Jakarta (ANTARA) - Provinsi Kalimantan Timur terus berbenah dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerahnya. Provinsi ini terus menguatkan kolaborasi lintas sektor guna membangun ketahanan pangan secara berkelanjutan, di antaranya dengan membangun lumbung pangan daerah.
Apalagi daerah berjuluk "Benua Etam" ini akan menjadi penyangga dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan demikian, tingkat kebutuhan pangan juga akan meningkat seiring pertambahan penduduk ke daerah ini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, kebutuhan beras di Kalimantan Timur sebesar 339.709 ton per tahun. Sementara produksi beras lokal hanya mencapai 125.230 ton per tahun.
Artinya, tingkat kecukupan beras lokal untuk memasok pangan daerah ini sepanjang tahun 2023 hanya 36,86 persen, sedangkan kekurangannya harus didatangkan dari luar daerah.
Kondisi tersebut tentu akan menjadi tantangan bagi Kalimantan Timur yang masih mengandalkan beras dari luar. "Orang (Indonesia) bisa hidup tanpa listrik, tapi tak bisa tanpa nasi," demikian diungkapkan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, tentang betapa pentingnya daerahnya merdeka pangan di masa depan.
Lumbung pangan
Guna mewujudkan tekad merdeka pangan, Pemprov Kalimantan Timur sejak dini melakukan beberapa upaya serius, termasuk mempersiapkan area lumbung pangan daerah.
Untuk itu, pemerintah daerah melakukan optimalisasi bendungan guna memastikan ketersediaan air bagi sektor pertanian, pengembangan sistem irigasi yang efisien dan modern, hingga pembangunan serta pemantapan infrastruktur jalan tani untuk mempermudah akses dan distribusi hasil panen.
Di Kabupaten Kutai Kartanegara, langkah konkret telah diambil dengan menyiapkan lima kawasan pertanian terintegrasi berbasis kawasan seluas 17.510 hektare.
Kelima kawasan tersebut yakni di Kecamatan Marangkayu seluas 1.476 hektare, Sebulu-Muara Kaman 3.034 hektare, Tenggarong-Loakulu 4.106 hektare, Tenggarong Seberang I seluas 4.447 hektare, dan Tenggarong Seberang II 4.447 hektare.
Kawasan ini diharapkan menjadi lumbung pangan yang mampu memasok kebutuhan pokok Kalimantan Timur serta mendukung IKN.
Di gerbang Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) siap menjadi lumbung pangan baru. Kecamatan Babulu, dengan hamparan sawahnya yang luas, menjadi kunci utama mewujudkan optimisme ini.
Pemerintah Kabupaten PPU terus bergerak mengupayakan ketahanan pangan daerah. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur sektor pertanian menjadi prioritas utama.
"Sektor pertanian di Kecamatan Babulu adalah salah satu lumbung pangan PPU. Potensinya besar, dan kami serius untuk mengembangkannya," kata Penjabat Bupati PPU, Makmur Marbun.
Salah satu fokus utama di antaranya pembangunan bendungan dan jaringan irigasi. Bendung Gerak Sungai Talake dan Bendungan Lambakan untuk memastikan pengairan sawah yang maksimal.
Pemerintah setempat mengejar percepatan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi. Ini adalah infrastruktur utama untuk mendukung perluasan lahan sawah.
Sebagai upaya jangka pendek, pemerintah setempat juga menggenjot pembangunan sumur bor di sejumlah titik di Kecamatan Babulu. Upaya ini diharapkan dapat membantu pengairan sawah, terutama di musim kemarau.
Kabupaten PPU memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan. Luas lahan persawahannya mencapai 15.000 hektare, dengan area terluas di Kecamatan Babulu. Sekitar 800 hektare sawah di Babulu butuh pengairan maksimal.
Dengan optimalisasi infrastruktur, PPU bisa menjadi lumbung pangan, tak hanya untuk Kalimantan Timur, tapi juga Nusantara.
Keinginan kuat untuk mewujudkan ketahanan pangan ini terus dikolaborasikan dan disinergikan dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Mereka bahu membahu membangun sistem ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan.
Kolaborasi dan inovasi
Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kini Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah daerah dan kelompok tani, bahu-membahu untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Kepala Perwakilan BI Kalimantan Timur yang juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Budi Widihantono, mengemukakan bahwa kunci keberhasilan untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah inovasi dan kolaborasi.
Bermodal lahan seluas 281 hektare di Kecamatan Teluk Bayur, para petani Berau berhasil memanen padi organik dengan hasil yang fantastis, yakni 5-6 ton per hektare.
Rahasianya terletak pada sistem budi daya padi terintegrasi dengan peternakan. Kotoran hewan ternak diolah menjadi pupuk organik, yang menyuburkan tanah dan meningkatkan kualitas padi.
Desa Buana Jaya, Kutai Kartanegara (Kukar), juga menjadi harapan bagi ketahanan pangan daerah. Bahkan, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, bersama jajaran Kodam VI/Mulawarman sudah melakukan panen padi di lahan seluas 200 hektare di tempat ini dengan melibatkan empat kelompok tani, sedangkan estimasi produksi mencapai 1.000 ton.
Pimpinan Perum Bulog Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara), Mersi Windrayani, menyatakan akan memprioritaskan penyerapan hasil panen petani lokal. Bulog siap menyerap 3.000 hingga 4.000 ton beras lokal.
Guna mendukung program ketahanan pangan di luar padi, Pemprov Kalimantan Timur juga terus mengampanyekan pengembangan teknologi Green House di seluruh penjuru daerah.
Sebanyak 100 unit Green House berukuran 10x18 meter atau 12x18 meter ditanami cabai, guna masalah keseimbangan harga cabai yang cenderung fluktuatif.
Desa-desa bertransformasi
Di tengah gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), desa-desa di Kalimantan Timur mulai bertransformasi menuju lumbung pangan, siap menyokong kebutuhan para penghuni ibu kota masa depan.
Dana Desa (DD) tahun 2024 diharapkan dapat mendukung perwujudan optimisme ini. Sebesar Rp787,18 miliar dikucurkan untuk 841 desa di Kalimantan Timur, naik Rp9,9 miliar dari tahun sebelumnya.
Dana Desa ini bisa dialokasikan tak hanya untuk infrastruktur dan peningkatan kapasitas, tapi juga memperkuat ketahanan pangan, baik nabati maupun hewani.
"Mewujudkan ketahanan pangan dalam skema Dana Desa masuk dalam pemberdayaan masyarakat, yakni masyarakat diberdayakan untuk terus berkarya dan meningkatkan produksi pertanian," kata Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur (DPMPD Kaltim), Aswanda.
Desa-desa di Kalimantan Timur didorong untuk menjadi sentra produksi yang inovatif dan berkelanjutan. Tanah kas desa dioptimalkan sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Pekarangan rumah disulap menjadi kebun mini yang produktif, memanfaatkan teknologi hidroponik.
Tak hanya itu, diversifikasi usaha tani dan penanaman tumpang sari menjadi strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan desa. Pangan lokal diolah dengan teknologi tepat guna, membuka peluang ekonomi baru bagi para petani dan peternak.
Transformasi desa-desa di Kalimantan Timur menjadi lumbung pangan penyangga IKN kini terus berjalan. Keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi diusahakan untuk disolusikan serta pendampingan.
Sementara itu, terkait dengan pendisutribusian hasil pertanian, Pemprov Kalimantan Timur telah membentuk Kios SIGAP, yakni singkatan dari Siap Jaga Harga Pasokan.
Kios tersebut berada di Pasar Segiri Samarinda. Terobosan ini untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan bagi warga. Kios SIGAP bukan hanya menjual bahan pokok dengan harga yang lebih murah, tetapi telah menjadi simbol stabilitas pangan di Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, Heni Purwaningsih, menyatakan bahwa pusat pistribusi pangan Kios SIGAP dimaksudkan sebagai wadah untuk mendukung stabilisasi harga dan ketersediaan pangan.
Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan. Dengan sumber daya yang melimpah, Kalimantan Timur ke depan tidak perlu bergantung pada produk impor.
