Pemkab Kampar Percepat Kemajuan Desa
Bangkinang, (Antarariau.com) - Pemkab Kampar, Provinsi Riau peduli dalam mempercepat kemajuan desa dengan dialokasikannya dana Rp45-46 miliar lebih untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Duit itu untuk 242 desa dan 8 kelurahan. Pembagiannya tidak merata. Tergantung jumlah penduduk dan luas desa itu. Yang pasti ADD terkecil di angka Rp 150 juta lebih dan yang terbesar hingga mencapai setengah miliar rupiah.
Selain dana ADD tadi, masih ada Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAD) sebesar Rp 23,7 miliar lebih. Duit sebanyak ini untuk 242 Kepala Desa, 100 Sekretaris Desa, 993 Kepala Urusan dan 924 Kepala Dusun.
Dan terakhir, ada pula Dana Pembangunan Infrastruktur Desa (DPID) sebanyak Rp 20 miliar lebih. Guna duit ini adalah untuk menggenjot percepatan pembangunan desa yang ada. Masih ada pula bantuan keuangan dari Provinsi Riau sebanyak Rp 1 miliar lebih.
Deretan angka di atas menjadi bukti kalau Pemkab Kampar tak main-main membangun kampung. “Sebab kue pembangunan itu memang musti dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Termasuk aparatur desa,” kata Bupati Kampar Jefry Noer yang nampak gelisah setelah hampir dua jam menunggu para wakil rakyat untuk menggelar Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar pada anggaran 2013 di gedung DPRD Kampar di Bangkinang Senin siang (28/4).
Lantaran ruang rapat paripurna masih juga lengang, Sekda Kampar Zulfan Hamid akhirnya menggantikan Jefry yang musti memenuhi undangan rapat koordinasi penanggulan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di ruang melati Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru.
Pada nota pengantar LKPJ setebal 21 halaman yang dibacakan oleh Zulfan itu, ada sederet hal penting yang dia sampaikan. Mulai dari pengelolaan keuangan daerah, penjelasan indikator-indikator makro kemajuan Kabupaten Kampar dan penjelasan tentang capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis misi dan urusan pemerintahan umum.
Dia juga menjelaskan tentang tujuh program dan 14 kegiatan pemerintah pusat yang dijalankan oleh Pemkab Kampar di daerah. Program dan kegiatan dengan total anggaran sebanyak Rp 14 miliar lebih itu berasal dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan dan BKKBN Provinsi Riau.
“Urusan membangun desa, kadang kami tak melakukan sendiri. Tapi juga mengajak kabupaten tetangga untuk bersinergi. Misalnya memabngun akses Desa Balung di Kecamatan XIII Kampar. Kami menjalin kerja sama dengan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, supaya dari Balung bisa tembus ke Nagari Tanjung Belit di Kecamatan Pangkalan Koto Baru,” terang Zulfan.
Satu hal yang paling penting sebenarnya adalah Pembkab Kampar ingin supaya DPRD Kampar bisa memasukkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) soal Bangunan Gedung dan Izin Usaha Jasa Konstruksi pada Program Legislasi Daerah 2014. Sebab dua Ranperda ini sangat berpengaruh terhadap misi Lima Pilar Pembangunan Kampar. (Adv)
