Program pengadaan sepeda di Meranti terancam tidak dilanjutkan

id Program sepeda di Meranti ,Program pengadaan sepeda dicoret ,Dinas Pendidikan Meranti

Program pengadaan sepeda di Meranti terancam tidak dilanjutkan

Ratusan sepeda yang tiba di Selatpanjang pada tahun 2022 lalu. (ANTARA/Dok)

Selatpanjang (ANTARA) - Program pengadaan sepeda oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bakal terancam tidak dilanjutkan pada tahun 2023 ini mengingat minimnya anggaran daerah untuk merealisasikannya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah diperintahkan Plt Bupati Asmar untuk dapat mengevaluasi seluruh program yang ada.

Dari sekian program yang dicanangkan, pengadaan sepeda berpotensi dicoret. Dimana tahun 2023 ini, pengadaannya ada sekitar 1.500 unit dan anggarannya mencapai lebih kurang Rp3 miliar.

Kepala Disdik Meranti, Suardi ketika dikonfirmasi mengatakan hingga kini belum ada pencoretan program di OPD yang dipimpinnya itu. Namun ia sudah diminta untuk bisa mengevaluasi seluruh program di Disdik Meranti.

"Pengadaan sepeda berpotensi untuk dicoret. Karena kita mengalami minim anggaran daerah. Itu program yang memungkinkan untuk dicoret," ungkap Suardi, Senin.

Ditambahkan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik Meranti Samsul, saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap seluruh program. Namun belum ada program yang dipastikan akan dicoret.

"Memang hingga kini kita belum ada melakukan pencoretan program. Namun jika harus dilakukan, pengadaan sepeda yang akan kita korbankan," katanya.

Meski begitu, ribuan sepeda yang sudah disalurkan pada tahun 2022 lalu tetap berjalan sesuai peruntukannya. Karena memang statusnya pinjam pakai, tetapi wujudnya sangat bermanfaat bagi anak sekolah terutama bagi di kecamatan jauh.

"Programnya sebenarnya sangat bagus, karena sepeda yang diberikan tepat sasaran. Sehingga mereka (anak sekolah) merasa sangat bermanfaat," sebut Samsul.

Pengadaan sepeda tersebut merupakan program strategisnya kepala daerah sebelumnya. Jikapun nanti dicoret, bukan berarti ini karena bupati sudah berganti, namun dikarenakan defisit anggaran saja.

"Bukan dia (Muhammad Adil) tidak jadi bupati lagi, karena memang saat ini sedang defisit anggaran. Artinya mana yang lebih urgensi, itu yang diprioritaskan dulu. Tanpa sepeda itu diberi, anak-anak masih bisa sekolah. Jadi itu pertimbangannya," tambah Samsul.

Sebelumnya, Sekda Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto SE MM menegaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang melakukan rasionalisasi terhadap anggaran daerah. Dari perhitungan saat ini, TAPD membeberkan defisit anggaran sekitar Rp200 - Rp250 miliar.

"Kita sudah surati seluruh OPD untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang ada. Karena kita mengalami defisit mulai Rp200 - Rp250 miliar. Sehingga OPD harus membuat skala prioritas dari seluruh program yang ada, dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran," tegas Sekda.