BPK Kerja Sama Akses Data di Riau

Senin, 15 Oktober 2012 22:00 WIB

Pekanbaru, (antarariau) - Badan Pemeriksa Keuangan menjalin kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah 12 kabupaten/kota dan satu BUMD di kantor Perwakilan BPK Riau di Pekanbaru, Senin.

Hadir dalam kesempatan itu Kepala BPK RI, Hadi Poernomo, dan Gubernur Riau HM Rusli Zainal.

Melalui MoU itu selanjutnya akan dibentuk pusat data BPK dengan menggabungkan data elektronik E-BPK dengan data elektronik auditen (E-auditee). Dalam sinergitas tersebut, BPK akan menjalin kerja sama pembentukan pusat data secara elektronik atau sinergi nasional sistem informasi (SNSI).

"Kita sudah koordinasikan ini dengan Bapak Presiden. Intinya bagaimana, penerapannya dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Ini salah satu langkah yang sudah hampir diterapkan di seluruh instansi di Indonesia," kata Hadi Poernomo.

Menurut dia, salah satu solusi dalam penerapan transparan publik adalah dengan penerapan sistem OR, yakni "online & real time". Untuk itu, dia menghimbau seluruh daerah idealnya sudah menerapkan dua sistem tersebut.

Sementara itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal menegaskan komitmen mendukung langkah yang diterapkan BPK. Bahkan, ia memberikan gambaran bahwa penerapan itu sudah diterapkan di lingkungan Pemprov Riau.

"Akuntabilitas harus tetap prioritas. Tuntutan masyarakat untuk mendapatakan pelayanan maksimal tidak dapat dihindari," katanya.

Selain itu, ia mengatakan salah satu cita-cita pemerintah adalah mewujuskan akuntabilitas dan transparansi dalam satu laporan keuangan daerah.

Karena itu ia menilai positif kerja sama dengan BPK dalam meminimalkan penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.

"Langkah itu merupakan terobosan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami tentunya mendukung langkah inovatif ini," ujarnya.

Ia menambahkan, kerja sama itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntable dan transparan. Untuk itu, dia juga menghimbau seluruh pemerintah kabupaten/kota di Riau untuk mengimplementasikan kerjasama yang sudah disepakati.