DPR Desak pertamina batasi BBM

Pekanbaru - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, BUMN, Koperasi dan UMKM, Aria Bima, menyatakan, pihaknya mendesak Pertamina segera mengurangi ketergantungannya terhadap impor BBM berupa solar dan premium.

"Batasi impor dua jenis bahan bakar minyak (BBM) itu. Sebagai gantinya, kami meminta Pertamina mengimpor minyak mentah dan mengolahnya di kilang dalam negeri," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima ANTARA, Kamis.

Dikatakannya, DPR RI juga meminta Pertamina mulai mempersiapkan pembangunan kilang-kilang pengolahan minyak mentah dengan jumlah cukup.

"Dari proses pengolahan minyak ini, diharapkan akan terbuka kesempatan kerja baru dan diperoleh nilai tambah lebih besar bagi negara," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Aria Bima menjelaskan pula, pemikiran dan desakan ini semakin mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Dwijanti Tjahjaningsih serta Direktur PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan di Jakarta, Selasa malam (13/3).

"Demi ketahanan energi nasional, mestinya yang diimpor Pertamina bukan BBM, tetapi minyak mentah atau 'crude oil' yang diolah di kilang dalam negeri, sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional," tutur Aria mengutuip pernyataan Abdurrahman Abdullah (Fraksi Partai Demokrat).

Dikatakan, Pertamina harus mulai meninggalkan orientasinya untuk semata-mata bisnis murni dan fokus memberi kontribusi berarti bagi kedaulatan energi nasional.

Selain masalah impor BBM, para anggota DPR RI di komisi ini juga mencecar Direktur Utama Pertamina terkait anak perusahaannya, Petral.

"DPR meminta Pertamina mengevaluasi keberadaan dan status hukum anak perusahaannya yang berkedudukan di Singapura itu," tandasnya.

Aria Bima lalu mengungkapkan pernyataan sikap Anggota Fraksi PPP Iskandar Sjaichu, yang menyindir, apakah kebijakan impor minyak melalui Petral atas perintah Singapura atau Pertamina?
"Sebab Petral tak sekadar mengadakan penggandaan. Tapi kerja sama suplai jangka panjang. Pertanyaannya, kenapa Petral mengadakan sesuatu yang vital ini? Kenapa bukan Pertamina? Jika ini yang terjadi, mana induk perusahaan dan mana anak perusahaan?", tanyanya.

Diungkapkan Aria pula, sebagaimana dinyatakan Mochammad Mahfudh, rekan sefraksi Sjaichu, jika pendirian Petral di Singapura hanya karena alasan-alasan bisnis atau efisiensi, hal ini sangat melecehkan kedaulatan kita sebagai bangsa.

"Sebab, menurut pak Mahfudh, demi harga diri bangsa, kita sanggup membayar lebih mahal, bahkan nyawa pun rela kita korbankan. Apa alasan pendirian Petral di Singapura? Jika alasannya karena Singapura memberi keringanan pajak, alasan ini justru tidak rasional lagi, mengingat Pertamina sebagai induk Petral merupakan BUMN," timpal Ferrari Roemawi (FPD), juga dituturkan Aria.

Dijelaskan Aria pula tentang sorotan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Erik Satrya Wardhana, tentang proses pembelian minyak mentah oleh Petral melalui pihak ketiga.

Akibatnya, menurutnya, harga yang dibayar Pertamina lebih mahal daripada seharusnya.

"Pak Erik mengatakan, secara teoretis, pembelian minyak langsung ke produsen akan lebih murah daripada pembelian melalui 'supplier' seperti yang sekarang ini dilakukan Petral. Mengapa Petral atau Pertamina tidak membeli langsung kepada negara produsen minyak?", tanya politisi Partai Hanura ini, sebagaimana dikutip Aria lagi.

Sementara itu, masih menurut Aria, Nasril Bahar (Fraksi PAN), mempertanyakan, apakah ada payung hukum atau peraturan perundangan yang menaungi Petral.

Menjawab semua ini, menurutnya, Direktur Pertamina, Karen Agustiawan, belum menjawab apa pun terkait desakan para anggota dewan mengenai masalah impor BBM dan Petral ini.

"Selain karena terbatasnya waktu, ada kesan Karen menghindari bahasan ihwal Petral ini. Terbukti, dalam pemaparannya mengenai tata niaga BBM di Indonesia, Karen sama sekali tak menyinggung peran sentral Petral dalam memasok kebutuhan BBM Indonesia dari markasnya di Singapura," ungkap Aria Bima.

Pewarta : Jeffrey Rawis
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026