Tokoh masyarakat Natuna berkomentar soal rencana pembentukan Provinsi Natuna

Natuna (ANTARA) - Pembentukan Provinsi Natuna dipercaya dapat mendorong pemanfaatan maritim setempat lebih besar, demi menyukseskan program pemerintah untuk mengembangkan pariwisata dan perikanan di sana.

"Presiden memproprgamkan perikanan dan pariwisata, sementara UU Nomor 23/2014, kabupaten tidak memiliki kewenangan di laut," kata tokoh masyararakat Natuna, Rodial Huda, dalam sambungan telepon, Rabu.

Baca juga: Presiden Joko Widodo tiba di Natuna Kepulauan Riau

Selama ini, pemanfaatan maritim Kepulauan Natuna belum maksimal, mengingat jarak dari ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, mencapai beberapa ratus mil laut.

Menurut dia, apabila Natuna menjadi provinsi, kata dia, maka Indonesia akan untung, karena memiliki "tangan" langsung di perbatasan, yaitu pemerintah provinsi yang bisa membantu mengurus tata kelola laut.

Ia mengakui, rencana pembentukan Provinsi Khusus Natuna pasti menuai pro dan kontra. Mantan kapten kapal itu juga menyadari, akan ada segelintir orang yang berfikir usul itu hanya untuk menguntungkan politik lokal saja.

Karena itu, ia mengusulkan, pemerintah pusat untuk menunjuk gubernur yang dipercayai memimpin daerah yang berbatasan laut dengan tujuh negara itu. "Tunjuklah. Di daerah perbatasan, kalau kita mau kuat eselonisasi tidak boleh di bawah negara tetangga. Jangan nanti kelurahan berhadapan dengan gubernur," kata dia.

Struktur pemerintahan dan segala sesuatu di perbatasan harus memiliki standar yang tinggi, agar negara tetangga tidak memandang sebelah mata. "Ibarat preman yang berkuasa di pasar, baru mendengar namanya saja orang sudah takut," kata dia.

Baca juga: Sebagian nelayan Natuna takut melaut pascamasuknya kapal nelayan asing

Baca juga: Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin siaga antisipasi krisis Natuna

Pewarta: Yuniati Naim