Mentan Minta Riau Kembangkan Program Sawit-Sapi

Senin, 2 Agustus 2010 15:16 WIB

Pekanbaru, 2/8 (ANTARA) - Menteri Pertaninan Suswono meminta Provinsi Riau untuk mencadangkan sedikitnya satu juta hektare kebun kelapa sawit untuk program integrasi pertanian dan peternakan sapi.

"Riau sangat punya potensi karena lahan sawitnya yang luas. Integrasi sawit dan sapi adalah salah satu solusi menambah pendapatan petani sawit rakyat, dan juga dalam rangka mendukung ketahanan pangan untuk swasembada daging nasional pada tahun 2014," kata Suswono dalam seminar nasional di Pekanbaru, Senin.

Menteri mengatakan, satu hektare kebun kelapa sawit setidaknya bisa digunakan untuk menggembalakan dua ekor sapi yang pakannya bisa dipenuhi dari kebun kelapa sawit. Luas lahan kelapa sawit Riau kini lebih dari dua juta hektare.

Selain itu, petani juga bisa mempergunakan sapi sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil panen, kata menteri dalam seminar nasional bertajuk "Integrasi Pertanian dan Peternakan Menuju Swasembada Pangan" di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

"Misalnya satu juta hektare kebun sawit di Riau dikalikan dua ekor, berarti dua juta ekor setahun dan jumlah itu mendekati setengah dari populasi penduduk Riau yang hanya sekitar lima juta jiwa. Riau bisa memberi suplai ke nasional, bahkan ekspor daging ke Malaysia juga tidak mustahil," katanya.

Menurut dia, hingga kini Indonesia masih mengimpor sekitar 70.000 ton daging sapi dan 400.000 bakalan tiap tahun.

Pemerintah menargetkan swasembada daging secara bertahap hingga 2014 dengan sasaran meningkatkan populasi sapi potong menjadi 14,231 juta ekor dengan pertumbuhan rata-rata 2,7 persen per tahun dan produksi daging 420.400 ton dengan pertumbuhan rata-rata 7,92 persen per tahun.

Pada 2009, populasi ternak sapi potong di Indonesia adalah 12,603 juta ekor sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang diharapkan bertambah 1,628 juta ekor.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah lebih proaktif merangkul petani dan perusahaan sawit, baik milik negara maupun swasta untuk merealisasikan program integrasi tersebut. Pelaksanaan program tersebut bisa disinergikan dengan program nasional Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang kini sudah bergulir.

Peneliti dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang, Lili Warly, dalam makalahnya mengatakan selama 2005-2009, Indonesia masih mengimpor 40 persen dari total kebutuhan daging sapi yang pada 2009 mencapai 322.100 ribu ton.

"Bila tidak ada usaha khusus, maka impor daging pada 2014 diperkirakan akan mencapai 55 persen lebih. Kondisi tersebut tentunya sangatlah mengkhawatirkan karena selain akan menguras devisa negara yang sangat besar juga akan mengancam ketahanan pengan berupa daging sapi," ujarnya.

Ia menilai program integrasi dan pertanian peternakan merupakan solusi untuk mengatasi rendahnya produksi ternak Indonesia akibat menurunnya ketersediaan hijauan konvensional. Sebab daerah yang semula digunakan untuk penanaman hijauan terus berkurang karena beralih fungsi untuk tanaman pangan, perumahan maupun industri.

Karena itu, dalam sistem usaha peternakan yang terintegrasi, terdapat keragaman bahan baku pakan yang tinggi sehingga peternak dapat memilih pakan sesuai dengan potensi yang tersedia di lingkungan mereka.

"Pengembangan peternakan dengan pakan berbasis sumberdaya lokal manjadi tumpuan harapan dalam mendukung perkembangan produksi ternak ruminansia khususnya ternak sapi potong di Indonesia yang berkelanjutan, efisien dan kompetitif," ujarnya.