Pekanbaru, (ANTARARIAU News) - Para aktivis mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Kota Pekanbaru, Kamis, menuding jajaran Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau 'mandul'.
"Banyak kasus yang masuk ke Kejaksaan Tinggi (Kejati), namun seakan mengendap, tidak ada tindaklanjut. Kondisi ini sangat disayangkan publik," kata pimpinan aksi yang juga Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru, Dani Suhlika di sela aksi unjukrasa itu.
Pernyataan ini pun diteriakkan puluhan mahasiswa HMI itu melalui orasi bergantian di depan Kantor kejati Provinsi Riau, dengan menuding instansi penegak hukum tersebut 'mandul'.
Bayangkan, demikian Dani, berapa banyak kasus korupsi yang selama ini didengar dan disorot banyak media baik lokal maupun nasional.
"Semuanya seakan senyap tidak ada ujungnya," tandasnya.
Karenanya, dalam aksi ini, HMI meminta khalayak secara bersama-sama menguatkan komitmen, dengan menyatakan, tindak pidana korupsi merupakan musuh bersama.
"Kejati Riau, sebagai salah satu instansi penegak hukum, sebaiknya juga bekerja secara optimal dan mengusut secara tuntas segala kasus yang masuk, terutama yang berkaitan dengan perampokan uang rakyat," tegasnya.
Penegakan hukum secara serius, menurut Dani, sangat perlu diterapkan, mengingat terus menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah instansi atau lembaga penegakan hukum di tanah air.
"Seperti yang kita semua ketahui, belakangan ini sejumlah media, baik lokal maupun nasional, banyak memberitakan berbagai keluh kesah masyarakat terkait sejumlah kasus korupsi yang ditonjolkan. Secara tidak lansung, hal ini juga menandakan 'keterpurukan' negara," katanya.
Di kesempatan sama, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Ahmad Efendi Siregar, menuturkan, untuk di Riau sendiri, ada banyak kasus korupsi yang menyeret sejumlah nama pejabat pemerintahan bahkan kepala daerah.
"Namun sampai hari ini, tak ada dan tak jelas penyelesaiannya," kata Ahmad.
Hal ini, menurutnya, semakin menimbulkan keraguan dan tanda tanya besar di kalangan masyarakat mengenai kredibilitas para penegak hukum di Riau, terutama Kejati.
"Kondisi demikian yang kemudian menimbulkan opini publik, kalau Kejati Riau lemah dan lamban dalam penegakan hukum," ujarnya.
Menanggapi aksi puluhan mahasiswa tersebut, Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Humas Kejati Riau, Andri Ridwan, mengakui sejauh ini masih banyak kasus tindak pidana korupsi yang memang belum terselesaikan secara tuntas.
"Namun hal itu karena berbagai kendala, di antaranya tersangka yang tengah sakit dan izin atas pemeriksaan terhadap pelaku. Walau demikian, kami akan tetap berupaya untuk bekerja seoptimal mungkin guna menghindari prasangka buruk publik," tutur Andri Ridwan.