Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau menyatakan belanja bantuan sosial (bansos) yang berasal dari APBN di Riau lebih baik realisasinya yakni mencapai 41,51 persen ketimbang belanja modal yang hanya terealisasi 22,88 persen hingga Juni 2020.
"Tingkat realisasi belanja bantuan sosial di Riau sebesar 41,51 persen sangat jauh melampaui realisasi di periode yang sama pada tahun 2019 yang hanya sebesar 5,84 persen," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Bakhtaruddin di Pekanbaru, Jumat.
Bakhtaruddin mengatakan hal ini disebabkan terjadi percepatan penyaluran bansos sebagai salah satu instrumen jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19.
"Di sisi lain belanja modal justru minim karena ada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak pandemi COVID-19, sehingga proyek-proyek terhenti pelaksanaannya," katanya.
Akibat COVID-19 terjadi penurunan pagu belanja akibat revisi refocussing dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19 yakni sebesar 10,58 persen dari pagu bulan Maret 2020. Penurunan terbesar terdapat pada belanja modal sebesar 37,39 persen dari pagu belanja modal bulan Maret 2020.
"Penurunan terbesar terdapat pada belanja modal dengan persentase penurunan sebesar 37,39 persen dari pagu belanja modal bulan Maret 2020, yaitu Rp1,587 triliun pada Maret dan Rp993,90 miliar di bulan Juni 2020," kata Bakhtaruddin.
Sedangkan, pagu belanja barang turun sebesar 7,27 persen dari pagu Maret Rp3,341 triliun menjadi Rp3,098 triliun di bulan Juni 2020. Lalu, pagu belanja pegawai turun 0,63 persen dari pagu Maret sebesar Rp3,146 triliun menjadi Rp3,126 triliun di bulan Juni 2020.
"Sementara pagu belanja bantuan sosial tidak terjadi penuruan pagu, tetap Rp22,02 miliar," katanya.
Selain itu, rata-rata realisasi belanja Kementerian/Lembaga sebesar 39,15 persen, hampir mencapai target nasional sebesar 40 persen meskipun di tengah perlambatan kegiatan akibat pandemi COVID-19.
Baca juga: Kantor pajak Riau hapus 17.487 NPWP satker. Ini alasannya
Baca juga: Peringati hari pajak kanwil Riau gelar bakti sosial
"Tingkat realisasi belanja bantuan sosial di Riau sebesar 41,51 persen sangat jauh melampaui realisasi di periode yang sama pada tahun 2019 yang hanya sebesar 5,84 persen," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Bakhtaruddin di Pekanbaru, Jumat.
Bakhtaruddin mengatakan hal ini disebabkan terjadi percepatan penyaluran bansos sebagai salah satu instrumen jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19.
"Di sisi lain belanja modal justru minim karena ada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak pandemi COVID-19, sehingga proyek-proyek terhenti pelaksanaannya," katanya.
Akibat COVID-19 terjadi penurunan pagu belanja akibat revisi refocussing dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19 yakni sebesar 10,58 persen dari pagu bulan Maret 2020. Penurunan terbesar terdapat pada belanja modal sebesar 37,39 persen dari pagu belanja modal bulan Maret 2020.
"Penurunan terbesar terdapat pada belanja modal dengan persentase penurunan sebesar 37,39 persen dari pagu belanja modal bulan Maret 2020, yaitu Rp1,587 triliun pada Maret dan Rp993,90 miliar di bulan Juni 2020," kata Bakhtaruddin.
Sedangkan, pagu belanja barang turun sebesar 7,27 persen dari pagu Maret Rp3,341 triliun menjadi Rp3,098 triliun di bulan Juni 2020. Lalu, pagu belanja pegawai turun 0,63 persen dari pagu Maret sebesar Rp3,146 triliun menjadi Rp3,126 triliun di bulan Juni 2020.
"Sementara pagu belanja bantuan sosial tidak terjadi penuruan pagu, tetap Rp22,02 miliar," katanya.
Selain itu, rata-rata realisasi belanja Kementerian/Lembaga sebesar 39,15 persen, hampir mencapai target nasional sebesar 40 persen meskipun di tengah perlambatan kegiatan akibat pandemi COVID-19.
Baca juga: Kantor pajak Riau hapus 17.487 NPWP satker. Ini alasannya
Baca juga: Peringati hari pajak kanwil Riau gelar bakti sosial