#DEVIDEN BUMD SPR

Kumpulan berita deviden bumd spr, ditemukan 22 berita.

Legislator Pertanyakan Penunjukan Dirut BUMD PT SPR

Legislator Komisi C DPRD Riau mempertanyakan penunjukan langsung Nasir Day menggantikan Rahman Akil sebagai direktur utama (dirut) Badan Usaha Milik Daerah PT ...

DPRD Riau Soroti Produksi Minyak SPR

DPRD Provinsi Riau menyatakan dalam waktu dekat akan membahas perbedaan data produksi minyak produksi perusahaan daerah PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dengan turut ...

DPRD Riau Belum Terima Data Audit SPR

Komisi C DPRD Riau yang membawahi bidang keuangan belum menerima data audit keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang diberikan ...

DPRD Riau Soroti Kinerja BUMD Migas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menyoroti kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) di sektor minyak dan gas bumi (migas) PT Sarana Pembangunan ...

Chvron: Pembatasan Fasilitas Terhadap SPR Sesuai Kontrak

PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) menegaskan aturan pembatasan penggunaan fasilitas perusahaan itu terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Sarana Pembangunan ...

DPRD Panggil Perusahaan Asing Mitra BUMD SPR

Komisi C DPRD Riau yang membawahi Bidang Keuangan berencana akan memanggil perusahaan asing asal Singapura, "Kings Wood", yang merupakan mitra Badan Usaha ...

Legislator Riau Sayangkan Kecilnya Deviden BUMD SPR

Legislator Komisi C DPRD Riau yang membawahi Bidang Keuangan menyayangkan kecilnya deviden dari Badan Usaha Milik Daerah PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), yakni Rp10,2 ...

DPRD Riau Pelajari Dugaan BUMD Jadi Makelar

Komisi C DPRD Riau akan mempelajari dugaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) menjadi makelar atau "broker" dengan ...

DPRD Riau Pelajari Dugaan BUMD Jadi Makelar

Komisi C DPRD Riau akan mempelajari dugaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) menjadi makelar atau "broker" dengan ...

DPRD Riau Protes Penyertaan Modal BUMD

Sejumlah fraksi DPRD Riau memprotes keras penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejumlah Rp 500 Miliar lebih karena hanya merugikan keuangan ...