Jakarta, (Antarariau.com) - Salah satu program prioritas pembangunan infrastruktur pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah membangun bendungan di sejumlah daerah yang selama ini dinilai rawan banjir dan kekeringan.
Keberadaan bendungan sejatinya bukan saja sebagai sarana pengendalian air, melainkan banyak yang juga dijadikan objek wisata sehingga bisa memberikan pendapatan bagi pemerintah setempat.
Sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo, Bendungan Lausimeme, Sumatera Utara, juga merupakan bagian dari program pembangunan 65 bendungan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR akan memulai konstruksi Bendungan Lausimeme di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 yang saat ini desainnya sudah selesai dan pembangunannya dimulai pada tahun 2018 serta sedang dalam tahap pelelangan.
Agar pembangunan berjalan lancar, pihak kecamatan sudah sosialiasi kepada masyarakat sehingga diharapkan bisa selesai dalam waktu 4 tahun atau 2021 sudah bisa dilakukan penggenangan.
Pembangunan Bendungan Lausimeme akan dilakukan dalam dua paket. Paket pertama dimulai dari persiapan, pembangunan jalan masuk, bendungan utama, dan pekerjaan lain-lain. Paket kedua adalah pekerjaan jalan relokasi, bangunan pengelak, bangunan pelimpah, bangunan pengambilan, hidromekanikal, dan bagunan fasilitas.
Kehadiran Bendungan Lau Simeme yang memiliki kapasitas tampung sebesar 22 juta meter kubik sangat diharapkan untuk mengendalikan derasnya aliran air di hulu Sungai Percut dan Sungai Deli. Sehingga nantinya akan mengurangi risiko banjir bagi warga Kota Medan dan Deli Serdang.
Selain itu, juga bermanfaat untuk suplai air baku ke PDAM Tirtanadi dengan kapasitas 3.000 liter per detik, sumber irigasi Bandar Sidoras seluas 3.082 hektare dan daerah irigasi Lantasan 185 ha. Manfaat lainnya adalah potensi pembangkit listrik (PLTA minihidro) sebesar 2,2 megawatt serta sebagai pariwisata.
Pemerintah saat ini juga sedang membangun Bendungan Gerak Sei Padang di Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Konstruksi bendung yang bermanfaat bagi irigasi dan pengendalian banjir Kota Tebing Tinggi akan segera rampung dengan progres sudah mencapai 98 persen.
Bendungan yang memiliki sembilan pintu air ini akan memasok air irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Bajayu seluas 4.000 hektare, Paya Lombang 1.558 hektare, dan Langau 2.000 hektare.
Proyek yang dibangun dengan biaya Rp220,52 miliar itu juga menjadi salah satu destinasi wisata air di Kota Tebing Tinggi. Untuk itu, Kementerian PUPR mendukung Pemerintah Kota Tebing Tinggi segera melakukan penataan kawasan agar makin cantik dan menarik untuk dikunjungi wisatawan.
Kementerian PUPR dalam membangun bendungan selain mengutamakan kualitas, juga harus berjiwa seni sehingga bangunan yang dibangun ditata dengan muatan budaya lokal sehingga bisa dipakai untuk destinasi wisata, karena tidak jauh dari kota.
Budaya Lokal
Dalam rangka aksi nyata perlindungan dan optimalisasi fungsi situ, danau, embung, waduk, dan sumber air, permukaan lainnya yang menjadi tema dari Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) pada tahun 2017, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan penanaman pohon di Bendungan Raknamo, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (28/11), serentak di 34 provinsi.
Secara keseluruhan jumlah pohon yang ditanam di berbagai lokasi sungai, danau, embung, dan waduk adalah 67.000 pohon dari berbagai jenis, seperti pohon durian, nangka, matoa, sukun, dan mangga.
Penghijauan dan pembangunan sarana tampungan air berupa bendungan dan embung sangat penting mengatasi krisis air yang sering dialami masyarakat di NTT akibat musim kemarau panjang.
Kendala yang harus diatasi NTT jika ingin maju adalah ketersediaan air sehingga Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian PUPR untuk membangun banyak tampungan-tampungan air mulai dari embung hingga bendungan besar. Bendungan besar sangat diperlukan di NTT saat kemarau, sementara embung-embung akan kering bila terjadi cuaca panas ekstrem.
Pembangunan bendungan selain untuk memenuhi kebutuhan air baku, secara tidak langsung juga mendorong perkembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar.
Salah satunya rumah operasi pemeliharaan bendungan, dibangun dengan unsur budaya lokal sehingga lebih artistik dan bisa dijadikan sebagai destinasi wisata baru yang dilengkapi dengan sarana wisata air.
Bendungan baru di NTT yang siap diresmikan untuk dilakukan pengisian air adalah Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dengan biaya sebesar Rp710 miliar yang fisik pembangunannya sudah mencapai 98,05 persen per 25 November 2017.
Kemajuan pembagunan tersebut jauh lebih cepat dari target yang ditetapkan sebesar 52,92 persen karena dukungan pembebasan tanah oleh Perum Perhutani, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Kupang, dan pemuka masyarakat setempat.
Keberadaan Bendungan Raknamo diharapkan untuk menyediakan air baku di Kabupaten Kupang dengan debit sebesar 100 liter per detik, irigasi 1.250 hektar lahan pertanian di Kecamatan Naibonat, Desa Raknamo dan Desa Manusak, pengendalian banjir daerah hilir Kota Kupang, pengembangan pariwisata, serta pembangkit listrik tenaga mikro hidro dengan daya 0,22 megawatt.
Selain Bendungan Raknamo, terdapat enam bendungan baru lainnya di Provinsi NTT yang sedang dikerjakan dan masih tahap persiapan. Dari keenam bendungan tersebut dua di antaranya sudah dalam tahap konstruksi yakni Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu dan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka.
Empat lainnya sedang dalam tahap perencanaan dan persiapan teknis, yakni Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bendungan Kolhua di Kota Kupang, Bendungan Tefmo (Manikin) di Kabupaten Kupang, dan Bendungan Lambo (Mbay) di Kabupaten Nagekeo.
Keberadaan bendungan memang sangat dibutuhkan karena mampu mengendalikan debit air, selain bisa juga sebagai destinasi wisata baru bagi daerah setempat.
Bangun Bendungan Untuk Kelola Air
