MRT, Moda Baru Untuk Harapan Baru

Jakarta, (Antarariau.com) - Boks girder terakhir telah terpasang di jalur layang MRT di Jalan Kartini, Jakarta Selatan, pada 31 Oktober lalu.

Pemasangan boks girder terakhir itu menandakan bahwa jalur layang MRT sudah seluruhnya tersambung dari Lebak Bulus sampai Hotel Bundara Indonesia (HI).

Artinya, penantian masyarakat untuk segera menikmati moda transportasi baru di Indonesia itu tidak lama lagi.

Direktur PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan bahwa saat ini progres kontruksi proyek Tahap I MRT sudah mencapai 83,07 persen, dengan rincian untuk struktur layang sudah sampai 74,64 persen, sementara untuk struktur bawah tanah sebesar 91,57 persen. Total panjang jalur layang itu sendiri, yaitu 9,8 kilometer yang akan melewati Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR).

Karena itu, menurut dia, diperlukan jenis pembangunan jembatan khusus (special bridge) dengan panjang 174,5 meter yang akan dibangun dengan menggunakan metode "balance cantilever".

Ia optimistis pada akhir tahun ini progres akan mencapai 90 persen, artinya target penyelesaian seluruh konstruksi tahap pertama pada Juli 2018 bisa tercapai.

Target 90 person sampai akhir tahun karena kereta akan datang pada tahun depan, kata William.

Terkait status pembebasan lahan di Jalan Fatmawati, yakni di area Stasiun Cipete dan Stasiun Haji Nadi, saat ini masih menunggu dokumen putusan dari kasasi Mahkamah Agung, namun pemilik lahan Rashmee Mahesh Laimalani sudah mengizinkan MRT melaksanakan kegiatan konstruksi per 20 Oktober 2017.

Selain itu, pemilik lahan Heriyantomo juga sudah mengizinkan MRT melaksanakan pekerjaan per 26 Oktober 2017.

Pemberian izin tersebut setidaknya memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar proyek tahap prtama MRT bisa segera rampung.

"Kami harap tanah lain bisa dieksekusi agar bisa selesai," ujarnya.

Sehingga, pekerjaan selanjutnya bisa terfokus untuk depo dan stasiun, di mana terdapat tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah.

Terkait faktor keamanan dan keselamatan, Direktur Konstruksi MRT Jakarta Silvia Halim menuturkan saat ini pihaknya telah memasang pintu khusus untuk mencegah datangnya air ketika musim hujan yang berpotensi terjadi genangan di stasiun bawah tanah.

Dari 13 stasiun, ada empat stasiun yang dipasang empat pintu khusus yang dinilai lokasinya lebih rendah.

Pintu itu, katanya, berfungsi untuk mencegah air yang masuk, telah dipasang di empat stasiun karena setelah kita cek, daerahnya lebih rendah.

Dia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan alat pemadam kebakaran serta pengajuan agar sepanjang jalur MRT menjadi kawasan objek vital guna menadapatkan pengamanan khusus untuk menangkal dari ancaman kejahatan.

Dikebut

Sebagaimana hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang di Tokyo, beberapa waktu lalu bahwa Pemerintah Jepang ingin proyek tahap pertama MRT dipercepat.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Hiroshi Narahira.

Pemerintah Jepang menginginkan adanya percepatan guna penerapan teknologi yang diharapkan bisa dilaksanakan sesuai target pada Desember 2017.

Bukan hanya karena penerapan teknologi, melainkan juga terkait pembayaran pinjaman yang juga akan dilakukan pada Desember 2017.

Investasi Proyek MRT tahap pertama itu sendiri bernilai RP16 trilliun.

Menanggapi hal tersebut, Sugihardjo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, namun karena adanya penyesuaian harga akibat adanya perubahan desain dan perpanjangan waktu konstruksi, maka perlu dilakukan inspeksi terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Namun, diyakini target pembayaran bulan Desember 2017 dapat terpenuhi.

Sedangkan untuk pembangunan jalur KA MRT lintas utara-selatan tahap kedua dan MRT lintas timur-barat, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan percepatan.

Pihak Indonesia juga menyampaikan bahwa untuk skema finansial pada pembangunan MRT lintas utara-selatan tahap kedua pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan sama dengan skema MRT lintas utara-selatan tahap perama di mana Pemerintah Pusat akan menanggung beban sebesar 49 persen dan Pemerintah DKI Jakarta akan menanggung 51 persen.

Selain kerja sama bidang infrastruktur, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga akan bekerja sama bidang perangkat lunak, yaitu terkait dengan penyiapan regulasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang perkeretaapian, khususnya untuk teknologi MRT dan LRT.

Terkait hal itu, William menyebutkan pihaknya juga sudah menyiapkan SDM yang dikerahkan untuk pengoperasian MRT Jakarta, yaitu per 25 Oktober 2017 telah melatih 32 calon masinis dan 63 orang staf perawatan.

Agar Berkelanjutan

Berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Angkutan Umum Massal Kereta Api (Mass Rapid Transit) Nomor 22 Than 2017, PT MRT Jakarta telah ditunjuk sebagai penyelenggara saran yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, pengusahaan, serta penyelenggaraan kawasan berbasis transportasi (TOD).

Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana MRT diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Selma 30 tahun sejak tanggal penetapan izin dan data diperpanjang untuk setiap kali waktu selama jangka waktu paling lama 20 tahun.

Menurut Komisaris MRT Jakarta yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Kementerian Perhubungan itu dengan adanya penugasan tersebut, maka akan menciptakan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perkeretaapian yang mengamanatkan salah satunya, yaitu multioperator.

Pasalnya, saat ini PT Kereta Api Indonesia melalui anak perusahaannya PT KAI Communuter Indonesia sudah kewalahan menampung 1,1 juta orang setiap harinya.

Karena itu, dibutuhkan alternatif selain agar penumpang bisa beralih ke moda lain, juga perusahaan bisa lebih kompetitif, kata mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan itu.

Namun, untuk menarik penumpang beralih moda ke MRT dan mencapai target keterisian (ridership) sebanyak 173.000 orang per harinya, dibutuhkan penghitungan tarif yang sesuai.

Direktur Keuangan MRT Jakarta Tuhiyat menyebutkan hitungan tarif, yaitu tidak lebih dari satu hingga 1,5 dolar AS, atau Rp13.000-Rp20.000, namun itu belum termasuk suntikan subsidi atau PSO dari Pemprov DKI Jakarta.

Kalau idealnya Rp10.000, artinya Pemda DKI harus memberikan PSO sekitar Rp8.000, kalau Rp12.000 subsidinya Rp6.000, katanya.

Dongkrak dengan TOD

Menurut, Guru Besar Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Danang Parikesit agar bisnis transportasi bisa berkelanjutan, maka suatu perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari tiket.

Berkaca dari pengoperasian Mass Transit Railway (MTR) Hong Kong yang dinilai salah satu yang paling sukses di Asia, karena mengembangkan kawasan TOD di titik-titik stasiunnya.

Seperti dalam studi (Lam, 2010), menunjukkan bahwa potensi terbesar MRT adalah pada kemampuan membangun wilayah.

Pada awal pengoperasian MTR Hong Kong pada 1980-1990, menunjukkan kerugian, namun seiring dengan berkembangnya pembangunan TOD di kawasan sekitar stasiun, keuntungan yang didapat dari situ meroket dalam 10 tahun dan semakin jauh melampaui laba dari perusahaannya sendiri.

Artinya, kata dia, kalaupun MTR Hong Kong ini menggratiskan penumpangnya, mereka masih untung.

Padahal, MTR di sana tidak disubsidi dan harga tiket antarstasiun hanya sekitar Rp2.500, meskipun pendapatan rata-rata penduduk Hong Kong lima sampai enam kali penduduk Jakarta.

Artinya bagaimana mengembalikan investasi MRT Jakarta Rp16 trilliun itu menjadi dua kali lipatnya, yaitu Rp32 triliun, salah satu caranya yaitu dengan TOD, ujar dia.

Danang mengatakan, dengan dikembangkannya TOD, peran moda transportasi lebih dari sekadar memindahkan orang, tetapi juga mendongkrak perekonomian daerah.

PT MRT Jakarta sendiri telah ditugaskan untuk mengembangkan TOD fase 1 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2017.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2012 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap 1 bah seluruh kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta Tahap 1 akan menjadi kawasan TOD.

Terdapat dua rencana induk yang MRT Jakarta persiapkan, yaitu Fase I yang meliputi Dukuh Atas, Blok M-Sisingamangaraja, Koridor Fatmawati Raya (Cipete, Blok A dan Haji Nawi) dan Fatmawati.

Sementara itu, untuk fase 2, di antaranya Bundara HI, Setiabudi, Bendungan Hilir dan Istora-Senayan.

Diharapkan dengan hadirnya MRT, tidak hanya menjadi alternatif moda yang turut serta mengurai kemacetan Ibu Kota, tetapi juga mempercepat gerak roda perekonomian negara.