Sambungan dari hal 1 ...
Penempatan dan Pelatihan
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pandeglang Undang Suhendar mengakui angka pengangguran di daerah itu, per akhir 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pengangguran di Pandeglang saat ini 57 ribu jiwa atau 12,34 persen dari total penduduk Kabupaten Pandeglang, atau mengalami kenaikan dibandingkan 2013 yang tercatat 9,30 persen.
Meski masih cukup tinggi, namun Pemkab Pandeglang optimistis target pengangguran sampai dengan 2016 tersisa delapan persen, bisa direalisasikan.
"Sampai akhir rencana program pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016 kita targetkan pengangguran tersisa delapan persen, dan saya optimistis bisa diwujudkan," katanya.
Berbagai upaya terus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut, diantaranya bekerja sama dengan perusahaan baik yang ada di Pandeglang maupun luar daerah agar bisa menerima tenaga kerja dari daerah itu.
"Sekitar 150 perusahaan baik di Pandeglang maupun daerah lain yang telah menyatakan kesiapannya menampung tenaga kerja dari kita, asal memenuhi kualifikasi yang ditetapkan," katanya.
Mengenai tingkat pendidikan pengangguran, menurut dia, bervariasai namun paling banyak lulusan sekolah dasar (SD).
"Paling banyak lulusan SD, karena itulah mereka sulit diserap bekerja pada perusahaan," katanya.
Selain itu, kata dia, juga membantu penempatan bekerja di luar negeri, melalui fasilitas bagi warga yang ingin menjadi TKI.
"Hingga akhir 2014, jumlah warga kita yang menjadi TKI sebanyak 518 orang tersebar di beberapa negara," katanya.
Dari total TKI tersebut sebagian besar masih bekerja pada sektor informal, namun ke depan diusahakan lebih banyak memberangkatkan TKI untuk sektor formal.
"Secara bertahap kita akan meningkatkan pengiriman TKI untuk bekerja pada sektor formal dan mengurangi sektor informal," katanya.
Undang menyatakan dari sekitar 518 orang TKI asal daerah itu yang bekerja pada sektor formal masih di bawah 20 persen.
"Kalau untuk 100 sektor formal sulit, tapi paling tidak kita menargetkan ke depan formal 60 persen, informal 40 persen," katanya.
Undang juga menyatakan, selama ini pihaknya terus memfasilitasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mandiri asal daerah itu yang akan bekerja ke berbagai negara tujuan.
"Banyak juga warga Pandeglang yang menjadi TKI mandiri, yakni yang berangkat dan mencari kerja tanpa bantuan dari Perusahaan Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)," katanya.
Para TKI mandiri tersebut, datang ke Dinsosnakertrans untuk membuat kartu kuning dan rekomendasi pembuatan paspor.
"Kartu kuning tetap diperlukan, oleh mereka yang ingin bekerja di luar negari pada sektor formal, jadi para TKI mandiri itupun mengurus kartu itu ke kita," ujarnya.
Demikian juga pembuatan paspor, kalau tujuan berangkat ke luar negari untuk bekerja maka harus ada rekomendasi dari Dinsosnakertrans Pandeglang.
TKI asal Kabupaten Pandeglang lebih memilih bekerja di Asia-Pasifik, dan salah satu pertimbangannya karena perlidnungannya cukup bagus dibandingkankawasan lainnya.
Selain berupaya membuka lapangan kerja dan penempatan bekerja, pemerintah Kabupaten Pandeglang juga melaksanakan pelatihan bagi warga masih menganggur, baik berbasis komptensi maupun kewirausahaan.
"Pelatihan berbasis kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, tujuannya menyiapkan pekerja yang siap pakai," kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Undang Suhendar.
Sedangkan kewirausahaan, kata dia, ditujukan agar warga bisa membuka usaha sendiri, jadi tidak perlu mencari pekerjaan di perusahaan atau lainnya.
Pelatihan itu, kata dia, merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun dilaksanakan dengan jumlah peserta bervariasi.
Pada 2014, sebanyak 258 orang diikutkan dalam pelatihaan itu, dengan rincian berbasis komptensi 128 orang, berbasis masyarakat 110 orang dan kewirausahaan 20 orang.
"Peserta yang ikut pelatihan berbasis komptensi sudah banyak yang diterima bekerja di perusahaan, dan yang ikut kewirausahaan telah membuka usaha, seperti bidang perbengkelan atau reparasi HP," ujarnya.
