Jokowi Diminta Prioritaskan Blusukan ke Lokasi Karhutla

Selasa, 28 Oktober 2014 21:47 WIB

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Warga dalam petisinya meminta Presiden Jokowi untuk memprioritaskan blusukan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di lahan gambut dan hutan Provinsi Riau.

"Blusukan ke Riau harus menjadi agenda utama bagi Presiden Jokowi di awal pemerintahannya, karena sudah 17 tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut di daerah itu namun tak kunjung terselesaikan secara tuntas kendati telah beberapa kali berganti presiden," kata Direktur Pusat Studi Bencana Universitas Riau Dr. Haris Gunawan kepada Antara melalui surat elektroniknya, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Haris bersamaan dengan digelarnya konferensi pers oleh Walhi, Yayasan Perspektif Baru (YPB), dan Greenpeace Indonesia pada hari yang sama di Jakarta.

Konferensi pers di Jakarta itu juga dihadiri Direktur Eksekutif Nasional Walhi Abetnego Tarigan, Pendiri Yayasan Perspektif Baru Wimar Witoelar, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting.

Haris Gunawan menjelaskan bahwa ekosistem hutan gambut termasuk sebagai salah satu ekosistem yang paling rapuh.

"Indonesia memiliki luas lahan gambut tropis terbesar dan terdalam di dunia rata-rata kedalaman 8-10 meter, di Riau ada yang mencapai 17 meter kedalaman gambutnya," katanya.

Ia mengatakan, pengalaman buruk ataskegagalan pengembangan 1 juta ha lahan gambut di Kalimantan Tengah, seharusnya tidak berulang lagi di Propinsi Riau, Sumatra Selatan, dan Jambi.

Terjadinya kebakaran yang berulang setiap tahunnya harus menjadi pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi pemerintahan baru Presiden Jokowi.

"Oleh karena itu, gaya blusukan Presiden Jokowi diyakini mampu memotret kondisi nyata kerusakan dan dampak kebakaran yang terjadi di lahan dan hutan gambut," katanya.

Ia memandang bahwa blusukan Presiden Jokowi ke lahan dan hutan gambut berlangganan terbakar, akan memberi harapan baru negeri terbebas asap sekaligus menentukan arah kebijakan baru pengelolaan lahan dan hutan gambut tersisa yang lebih mengedapankan manfaat jasa-jasa lingkungan seperti penyimpan air, karbon, keanekargaman hayati, dan gudang karbon yang sangat besar.

Lahan gambut yang terlanjur dimanfaatkan harus lebih ditingkatkan pengelolaan airnya. Penertiban dan pengaturan kanal-kanal yang telah digunakan untuk mengeringkan gambut menjadi salah satu skenario penting menuju Indonesia hebat dalam mengelola salah satu sumberdaya alam penting di negeri ini.

"Bangsa ini perlu tokoh sentral seperti halnya di dunia memiliki Al Gore yang telah mengingatkan pentingngya bangsa-bangsa didunia akan bahaya terjadinya perubahan iklim. Di Indonesia, momentum itu ada di Presiden Jokowi untuk blusukan di lokasi lahan dan hutan gambut terbakar," kata Haris.

Longgena Ginting mengatakan Indonesia adalah salah satu emiter gas karbon terbesar di dunia sumber masalah perubahan iklim, dimana sebagian besar emisi ini berasal dari kerusakan hutan dan kebakaran lahan gambut.

Bencana ekologis ini, kata Ginting, telah menjadi peristiwa yang terus-menerus terjadi selama 17 tahun, karena itu penganggulangan kebakaran hutan dan gambut seharusnya menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama bagi pemerintah Joko Widodo dan Kabinet Kerja.

Abetnego Tarigan mengatakan, pendekatan pemerintah sebelumnya tidak menunjukkan kemajuan signifikan dalam penuntasan masalah kebakaran hutan dan lahan karena tidak menyelesaikan problem mendasar tata kelola hutan dan perkebunan secara menyeluruh.

Kebakaran hutan dan bencana asap tidak bisa diselesaikan jika pemerintah hanya berposisi sebagai "pemadam kebakaran", namun harus lebih serius dalam upaya pencegahan.

"Karena itu pemerintah harus segera mereview berbagai regulasi dan kebijakan yang masih bersikap permisif atas tindakan pembakaran hutan dan menguatkan regulasi perbaikan tata kelola hutan dan perlindungan lahan gambut di Indonesia," kata Abetnego.

Menurut Wimar Witoelar, terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014 - 2019 diharapkan menjadi awal babak baru penyelamatan lingkungan hidup Indonesia.

"Kami berharap Jokowi juga mau bersama-sama kami ikut blusukan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan gambut dan kemudian mengambil langkah-langkah strategis dalam menuntaskan bencana ekologis tersebut," kata Wimar.