Jakarta (ANTARA) - Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) langsung menarik perhatian publik, menciptakan fenomena yang bisa disebut sebagai "Danantara effect."
Reaksi terhadap kehadiran Danantara pun beragam.Namun, seperti halnya proyek besar lainnya, kesuksesan Danantara sangat bergantung pada bagaimana ia dijalankan.
Strukturnya dirancang dengan tingkat kompleksitas tinggi, melibatkan dewan pengawas yang diisi oleh pejabat tinggi negara, badan pelaksana yang dipimpin oleh para profesional di bidang investasi, serta dewan penasihat yang terdiri dari figur-figur berpengaruh di tingkat global.
Danantara adalah megaholding BUMN yang digagas sebagai proyek ambisius, hadir di tengah harapan besar publik terhadap reformasi ekonomi Indonesia.
Keberadaannya disebut-sebut sebagai model baru dalam pengelolaan aset negara, dengan konsep yang menyerupai Temasek dari Singapura atau Khazanah Nasional di Malaysia.
Meski tampak menjanjikan, muncul pertanyaan mendasar: apakah Danantara akan menjadi instrumen investasi yang dinamis dan efisien, atau justru berakhir sebagai birokrasi besar yang lamban?
Dewan pengawasnya dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan beranggotakan berbagai lembaga strategis seperti KPK, BPK, BPKP, dan PPATK, yang memberikan sinyal bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama.
Namun, sejarah menunjukkan bahwa semakin banyak pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme pengawasan, semakin besar pula potensi tarik-menarik kepentingan yang berujung pada lambatnya proses pengambilan keputusan.
Pengalaman dari berbagai lembaga di Indonesia telah membuktikan bahwa meskipun memiliki niat baik, eksekusi yang efisien tidak selalu bisa diwujudkan.
Secara teori, sistem ini menjanjikan pengawasan ketat, tetapi dalam praktiknya, ada kemungkinan prosedur yang berbelit-belit justru menghambat pergerakan investasi.
Di sisi lain, badan pelaksana yang dipimpin oleh Rosan Roeslani, bersama Dony Oskaria dan Pandu Sjahrir, membawa latar belakang kuat di bidang investasi dan keuangan.
Peran Tokoh Global
Di tingkat yang lebih tinggi, dewan penasihat yang melibatkan figur-figur global mencerminkan ambisi Danantara dalam membawa perspektif internasional dalam pengelolaan investasi.
Ini merupakan langkah menarik, tetapi juga berisiko. Jika tokoh-tokoh ini hanya dijadikan simbol atau sekadar untuk pencitraan, maka keberadaannya tidak akan memberikan dampak nyata bagi kebijakan Danantara.
Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama, tanpa terlalu banyak dikendalikan oleh pengaruh luar. Keterlibatan pihak asing dalam pengelolaan aset negara selalu menjadi isu sensitif di Indonesia.
Salah satu keputusan yang mendapat sorotan tajam adalah penunjukan Tony Blair sebagai anggota dewan pengawas.Banyak pihak mempertanyakan potensi konflik kepentingan, mengingat latar belakang serta jaringan bisnis global yang dimilikinya.
Dalam dunia investasi, kepercayaan adalah aset utama. Jika muncul kesan bahwa kebijakan Danantara dapat dipengaruhi oleh kepentingan eksternal, kredibilitasnya bisa terancam.
Solusi terbaik untuk menjawab skeptisisme ini adalah transparansi penuh. Danantara harus terbuka dalam menjelaskan alasan pemilihan Blair serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat. Setiap keputusan investasi harus dipublikasikan dengan jelas, dan potensi konflik kepentingan harus disampaikan kepada publik secara transparan.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat bahwa keberadaan tokoh global dalam struktur Danantara dapat membantu memperkuat citra sekaligus membangun jaringan strategis. Figur-figur ini memiliki keunggulan dalam menerapkan standar operasional dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta cenderung lebih kebal terhadap politisasi.
Kehadiran ekspatriat dalam berbagai posisi strategis—baik di dewan pengawas, internal audit, maupun direksi Danantara—bukanlah masalah, selama mereka membawa keahlian yang benar-benar diperlukan.
Kontroversi lain yang mengemuka adalah rangkap jabatan sejumlah pejabat negara dalam struktur Danantara. Rosan Roeslani, misalnya, selain menjabat sebagai CEO Danantara, juga merupakan Menteri Investasi/Kepala BKPM. Dony Oskaria, yang ditunjuk sebagai COO Danantara, masih mengemban tugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sementara itu, Pandu Sjahrir, selaku CIO Danantara, juga menjabat sebagai Ketua Pengembangan Keuangan Digital KADIN Indonesia.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai independensi dan fokus kerja. Bagaimana seorang menteri yang telah disibukkan dengan tugas kementeriannya masih bisa memberikan perhatian penuh terhadap investasi Danantara?
Bukanlah hal yang baru dalam tata kelola di Indonesia, faktanya banyak pejabat publik sering kali memiliki terlalu banyak jabatan,di mana berisiko mengurangi efektivitas dan fokus kerja mereka.
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa Danantara memerlukan pemimpin yang bisa memberikan dedikasi penuh dalam menjalankan operasionalnya.
Untuk menghindari konflik kepentingan dan potensi intervensi politik, para pemimpin Danantara sebaiknya memilih salah satu jabatan yang dijalani.
Jika ingin menjadi instrumen investasi yang efektif, Danantara harus dikelola oleh profesional yang benar-benar fokus, bukan oleh pejabat yang harus membagi waktu di antara banyak tanggung jawab.
Temasek Singapura adalah contoh ideal di mana pengelolaan investasi dilakukan oleh individu-individu dengan keahlian tinggi di bidangnya. Jika Danantara ingin berhasil, ia harus berani merekrut talenta terbaik dari sektor investasi.
Fokus pada Dampak Ekonomi
Selain menghadapi tantangan struktural dan kepemimpinan, Danantara harus memastikan bahwa investasinya memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.
Prioritas utama harus diberikan kepada sektor-sektor yang memiliki efek ganda tinggi. Infrastruktur, energi terbarukan, manufaktur berteknologi canggih, dan digitalisasi ekonomi adalah beberapa sektor yang seharusnya menjadi fokus utama.
Tanpa strategi investasi yang terarah, Danantara berisiko kehilangan fokus serta terjebak dalam proyek-proyek yang kurang produktif, atau bahkan merugikan negara.
Transparansi juga harus menjadi prinsip utama dalam operasional Danantara. Dengan jumlah dana yang besar dalam pengelolaannya, masyarakat berhak memperoleh akses terhadap informasi mengenai kebijakan investasi, alokasi dana, serta capaian yang telah diraih.
Jika Danantara beroperasi secara tertutup dan tidak terbuka terhadap kritik, maka kepercayaan publik bisa cepat memudar.
Komite pengawas yang dibentuk harus memiliki otoritas dan keberanian untuk menegakkan aturan. Jika hanya berperan sebagai simbol tanpa wewenang yang jelas, maka kehadirannya tidak akan membawa perubahan berarti dalam tata kelola.
Keberhasilan Danantara sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat sasaran.
Dunia investasi bergerak dengan cepat, dan apabila Danantara terhambat oleh birokrasi internal sehingga lamban dalam merespons pasar, maka daya saingnya akan melemah.
Karena itu, keseimbangan antara fleksibilitas dan akuntabilitas harus senantiasa dijaga.
Danantara muncul dengan ekspektasi besar untuk memperkuat investasi nasional serta menarik modal berkualitas. Namun, jika pengelolaannya tidak dijalankan dengan baik, Danantara justru bisa berubah menjadi birokrasi tambahan yang menghambat investasi, alih-alih mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: "Danantara effect", transformasi atau ilusi ekonomi megaholding BUMN
