KPK berencana undang Mendikbud bahas Program Organisasi Penggerak

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membahas Program Organisasi Penggerak (POP) yang saat ini menjadi polemik.

"Terkait yang sekarang lagi ramai POP itu, kami akan rencana mengundang Pak Menteri ke mari bersama Irjen dan Dirjen. Jadi, nanti mungkin itu bisa salah satu agenda yang kami sampaikan," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam webinar "Menjaga Integritas Dalam Implementasi Kebijakan PPDB" yang disiarkan akun Youtube KPK, Rabu.

Lebih lanjut, Lili juga menyatakan bahwa lembaganya akan menelaah soal program tersebut.

"Selain itu kami akan menelaah tentang kebijakan tersebut," kata Lili.

Sementara dalam kesempatan sama, Nadiem menyatakan Kemendikbud memutuskan untuk mengevaluasi program tersebut selama 3 sampai 4 minggu.

Selain itu, kata dia, Kemendikbud juga akan mengundang pihak-pihak eskternal untuk memberikan penilaian soal program tersebut.

"Kami memutuskan untuk melakukan evaluasi 3-4 minggu evaluasi lagi, kami ingin mengundang pihak-pihak eksternal untuk melihat sistem kami, tolong berikan penilaian melalui sistem seleksi kami," ungkap Nadiem.

Evaluasi itu, lanjut dia, juga untuk memastikan apakah program tersebut sudah tepat dan efektif di tengah wabah COVID-19 saat ini.

"Kami ingin memastikan untuk apakah dengan COVID ini "timing" dan "timeline"-nya sudah tepat dan efektivitas programnya masih bisa berjalan dan setiap organisasi kami akan lakukan "triple check" lagi mengenai kelayakan, kredibilitas mereka," tuturnya.

Baca juga: Tanoto tegaskan tak gunakan dana pemerintah untuk program pendidikan

Ia juga memastikan bahwa Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tidak akan menerima hibah dari pemerintah sepeser pun.

"Namun, mereka masih bergabung dalam program agar kita bisa belajar dari pengalaman mereka dan semuanya diukur dalam sistem "monitoring" kita," ujar Nadiem.

Terakhir, ia juga mengharapkan agar Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dapat kembali bergabung dalam program tersebut.

"Harapan besar saya yang luar bisa bahwa dengan perubahan ini dan penyempurnaan-penyempurnaan apapun di masa depan bahwa NU, Muhammadiyah, dan PGRI bisa kembali membimbing kami kembali melibatkan diri dalam proses ini dan terus menyempurnakan program kami," kata Nadiem.

Baca juga: KPK mulai dalami aliran dana Djoko Tjandra. Siapa saja yang kecipratan?