#PAJAK

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum terus memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha dan perlindungan hukum bagi pelaku ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru, Provinsi Riau, memproyeksikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 atau meningkat dari ...

Sampai dengan 31 Juli 2026, Kantor Wilayah DJP Riauberhasil mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp9,865 triliun. Capaian ini terealisasi sebesar 48,48% dari target ...

Sampai dengan 31 Juli 2026, Kantor Wilayah DJP Riauberhasil mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp9,865 triliun. Capaian ini terealisasi sebesar 48,48% dari target ...

Ekspor bukan sekadar mengirim barang ke luar negeri. Di balik setiap pengiriman, terdapat serangkaian ketentuan kepabeanan yang wajib dipenuhi eksportir agar barang dapat keluar dari Daerah Pabean ...

Kemudahan pembebasan bea masuk dan pajak impor menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendukung kelancaran investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) serta pengembangan energi panas ...

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) menjadi salah satu fasilitas kepabeanan yang dapat dimanfaatkan pelaku industri untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Melalui fasilitas ...

Bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang impor dan ekspor, kecepatan arus barang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga efisiensi bisnis. Untuk mendukung perusahaan yang memiliki rekam ...

PT Bank CIMB Niaga Tbk mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional yang solid pada semester pertama. Bank swasta terbesar kedua di Indonesia ini membukukan laba bersih setelah pajak ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat peran dalam memastikan pembentukan produk hukum daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diwujudkan melalui ...