Pekanbaru (Antarariau.com) - Rektor Universitas Riau Prof. DR. Aras Mulyadi menyatakan dibentuknya tim pencari fakta atau TPF, untuk menginvestigasi bentrokan mahasiswa fakultas teknik dengan fakultas ilmu sosial dan politik yang sudah mencoreng nama baik perguruan tinggi di Kota Pekanbaru itu.
"Saya harapkan (TPF) ini betul-betul independen," kata Prof.DR. Aras Mulyadi pada konfrensi pers di Aula Pasca Sarjana Universitas Riau (UR), Pekanbaru, Sabtu.
Baca juga:Rektor UR Optimis Bentrokan Mahasiswa Tak Pengaruhi Akreditasi Kampus
Ia menjelaskan, TPF diketuai oleh Wakil Rektor III UR dengan beranggotakan seluruh Wakil Dekan III dilingkungan universitas, ditambah seluruh gubernur badan eksekutif mahasiswa (BEM) dari tiap fakultas.
"Kerja tim pencari fakta harus secepat-cepatnya, karena kita tidak menginginkan hal ini (bentrokan) terjadi lagi," ujarnya.
Kerja TPF adalah untuk menginvestigasi mulai dari awal bentrokan sesama mahasiswa pada 5 Oktober lalu, sampai pascakejadian yang hasilnya menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi bagi setiap orang yang dinilai harus bertanggung jawab.
Baca juga:Pengobatan Korban Tawuran Mahasiswa UR Dijamin Langsung Pihak Kampus
"Sanksinya akan kita lihat berat ringannya dari pelanggaran yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam kampus," ujarnya.
Aras mengatakan tim internal itu tidak melibatkan unsur kepolisian.
"Kita ingin melihat tata kehidupan di dalam kampus sehingga untuk tim ini libatkan unsur internal yang diketuai oleh wakil rektor III," katanya.
Hasutan Provokasi
Hasil dari TPF akan penting untuk mencari solusi yang efektif dan menyiptakan efek jera agar bentrokan sesama mahasiswa UR tidak terulang lagi. Aras mengatakan bentrokan dua kelompok dari Fakultas Teknik dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UR pada Kamis lalu (5/10), awalnya dipicu adanya konvoi mahasiswa teknik merayakan wisuda, yang memasuki halaman gedung FISIP. Konvoi pada Kamis sore itu telah berbuntut pada keributan karena ada perkataan dan perbuatan yang memancing kerusuhan.
Menurut dia, ada pihak-pihak yang melakukan hasutan yang memprovokasi sehingga bentrokan kembali "pecah" pada malam hari.
Padahal, ia mengatakan pihak kampus sudah memfasilitasi melalui Wakil Rektor III UR dan Wakil Dekan III dari kedua fakultas tersebut, agar kedua BEM dari FISIP maupun Teknik UR, saling memberi pengertian dan tidak melanjutkan pertikaian.
"Tapi ternyata masih terjadi kericuhan. Itu terutama dipicu oleh adanya berita-berita yang beragam dan juga terprovokasi kiriman-kiriman yang juga mengandung hasutan-hasutan dan ajakan-ajakan yang ada, sehingga kedua belah pihak muncul semangatnya untuk bentrok lagi. sehingga terjadilah bentrok pada malam hari itu," katanya.
Mengenai dampak bentrokan, lanjutnya, tidak ada kerusakan berat terhadap fasilitas kampus. Kerusakan paling berat adalah pos sekuriti yang posisinya di tengah-tengah lokasi bentrokan, sehingga terkena lemparan dari kedua belah pihak. Kemudian, kebakaran yang terjadi adalah dari papan karangan bunga dari acara wisuda yang dibakar mahasiswa dan letaknya disekitar pos sekuriti.
"Tidak ada yang lain yang rusak, kecuali beberapa motor mahasiswa yang rusak ringan. Jadi gedung lain tidak ada (rusak), tidak ada fasilitas lain selain pos sekuriti yang rusak," ucap Aras.
Terkait korban jiwa, ia mengatakan ada dua mahasiswa yang kini masih dirawat di rumah sakit swasta di Pekanbaru, sedangkan 15 mahasiswa lainnya hanya rawat jalan di rumah sakit UR.
Ia menambahkan, atas kejadian itu pihak rektorat sangat menyesalkan terjadinya bentrokan sesama mahasiswa UR. Untuk mencegah terjadinya bentrok lanjutan, pihak rektorat meliburkan mahasiswa FISIP dan Fakultas Teknik selama seminggu sejak 6 Oktober lalu. Rektorat memerintahkan kedua fakultas yang bertikai untuk berkonsolidasi mulai dari pimpinan, dosen dengan mahasiswa yang melibatkan unsur kemahasiswaan, untuk menjaga kondusifitas di masing-masing fakultas.
"Kami juga melakukan mediasi kedua fakultas, teknik dan FISIP, untuk berdamai. Kami harapkan difasilitasi oleh wakil dekan III masing-masing, dan gubernur BEM, dan tentu juga oleh berbagai kalangan yang berkompeten dibidang itu. Selama proses mediasi, diharapkan masing-masing pihak melakukan tindakan provokatif. Kalau melanggar akan dijatuhkan hukuman berat sesuai peraturan di universitas," tegas Aras Mulyadi.
Simak video berikut:
