pemprov
Pekanbaru, (ANTARARIAU News) - Forum Ke-2 Kerja sama Pengembangan Kawasan Regional Riau Pesisir sedang berlangsung, dengan memfokuskan pada pemantapan sinergitas dalam percepatan pembangunan, demi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Gubernur Riau, HM Rusli Zaenal yang memimpin langsung pertemuan tersebut mengemukakan itu kepada ANTARA, Kamis melalui Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Chairul Riski.
Kegiatan tersebut melibatkan Kabupaten Siak, Bengkalis, Pelalawan, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.
Ia menegaskan, kawasan Regional Riau Pesisir menempati posisi sangat strategis, yakni berada di sepanjang Selat Malaka, yang merupakan alur pelayaran global teramai di dunia, dan semestinya dapat dimanfaatkan sebagai peluang unggulan.
"Oleh karena itu, sinergitas kawasan regional ini sangat penting dalam rangka percepatan pembangunan. Saya berharap, sinergitas ini dapat menjadi perhatian penting bagi forum, demi kebaikan masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, sinergitas kerja sama yang dimaksud, sesuai pula dengan penjelasan Bupati Siak, H Syamsuar.
"Yakni mengacu pada hasil pertemuan sebelumnya, yakni menyangkut pemantapan serta tindak lanjut kesepakatan rute (road map) infratruktur yang meliputi jembatan, jalan dan roro, tapal batas, pertanian, kelistrikan, pariwisata, BUMD, pelayanan kesehatan)," jelasnya.
Forum pertemuan yang berlansung di Kantor Bupati Siak itu, dihadiri Bupati Pelalawan HM HarisN, Bupati Bengkalis Herlian Shaleh, Wakil Walikota Dumai, Wakil Bupati Meranti, Nasrul Kasmi dan Bupati Siak, Syamsuar selaku tuan rumah.
Selain 'roadmap' infrastruktur, demikian Syamsuar, forum ke-2 Kawasan Regional Riau Pesisir membahas kerja sama kependudukan dan kehutanan.
"Ini hendaknya dapat ditingkatkan menjadi perjanjian kerja sama daerah," ujarnya.
Komitmen Pemprov
Sebagaimana diungkapkan Chairul Riski, di hadapan forum tersebut, Gubernur Riau (Gubri) menyatakan, tak perlu meragukan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk memaksimalkan geliat percepatan pembangunan kawasan tersebut.
"Tak perlu diragukan, karena sejak pertama kali menjabat gubernur saya telah menandatangani kerja sama serupa dalam perencanaan program dan 'budget sharing'," katanya mengingatkan.
Gubri juga menawarkan, anggaran provinsi yang dapat dimanfaatkan daerah untuk pembangunan sektor-sektor strategis di daerah (kabupaten maupun kota).
"Banyak anggaran Pemprov Riau yang dapat digunakan untuk pembangunan strategis daerah," ungkapnya.
Dikatakannya, Kawasan Pantai Timur Sumatra ini relatif jauh tertinggal.
Karena itu, ia berharap, dengan sinergi dan program prioritas yang bisa disepakati lewat forum tersebut, dapat membuka isolasi demi percepatan pembangunan kawasan.
"Ini merupakan manfaat sinergi yang dapat dilakukan. Dalam mengembangan kerja sama ini, ada dua orientasi. Yakni, bagaimana membuka berbagai kerja sama dalam berbagai bidang (infrastruktur dan lainnya) demi membangun potensi daerah, menggairahkan dunia usaha dan pengembangan sentra ekonomi rakyat," paparnya.
Semua ini, menurutnya, mesti dikembangkan berdasarkan pengembangan wilayah, demi percepatan pembangunan wilayah pesisir," ujarnya.
Gubri juga mengangkat beberapa sorotan nasional, terkait sejumlah program berskala pusat yang dilakukan di Provinsi Riau.
"Di antaranya, Kawasan Kluster Industri Sawit Dumai, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang seluruh perencanaan dan implementasinya menjadi tanggung jawab instansi terkait mulai dari daerah hingga level kementrian," katanya.
Gubri juga mengatakan, Pemprov Riau kini terus pula mengagendakan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai yang saat ini dalam tahap pembebasan lahan.
Ditambahkannya juga, ia akan membicarakan percepatan pembangunan dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam pertemuan para Gubernur Se-Sumatra.
"Karena itu, saya perlu tekankan, semangat dan spirit kerja sama sangat penting untuk membangun masyarakat daerah. Jangan ada hambatan psikologis yang menjadi mengganjal untuk mewujudkannya," tandasnya.
Di bagian akhir pemaparannya, Gubri mengingatkan hal lain yang harus menjadi prioritas, ialah, pengelolaan akuntabilitas keuangan,
"Saya berharap seluruh program yang dilaksanakan memiliki akuntabilitas yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Rusli Zainal.
