Pemprov Riau Diminta Serius

Rabu, 10 Desember 2014 18:01 WIB

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Bupati Kampar H Jefry Noer SH yang memaparkan tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung pertumbuhan pengentasan kemiskinan dan penataan ekonomi.

Ia mengatakan mampu meningkatkan ekonominya jika Pemerintah Provinsi Riau serius jika tidak jangan harapkan Riau mampu meningkatkan ekonomi masyarakatnya.

"Provinsi Riau sangat kaya akan Sumber Daya Alam yang mampu kita kembangkan, bahkan Sumber Daya Manusia yang mampu kita tingkatkan dengan cara pemerintah provinsi serius dalam mendukung program-program peningkatan ekonomi di tingkat kabupaten/kota dalam rangka pengentasan kemiskinan," ujar Jefry

Hal tersebut diucapkannya saat menjadi narasumber pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2014 dengan Tema : Refleksi Pembangunan Ekonomi Provinsi Riau Serta Tantangan dan Peluang di Tahun 2015 di gedung lantai III Bank Indonesia, Pekanbaru, (10/12)

Belum seriusnya Pemerintah Provinsi dalam memfokuskan untuk mendukung pemerintah kabupaten/kota di seluruh sektor mengakibat terpuruknya ekonomi Riau serta semakin menurunnya pendapatan masyarakat sehingga berimbas kepada kemiskinan dimana-mana.

"Sebenarnya tingkat ekonomi masyarakat di Provinsi Riau bisa sejahtera apabila Pemprov fokus memuarakan anggarannya untuk kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, namun saat ini saya menilai belum maksimal," ucap Jefry.

Selain itu juga dukungan dalam perbankan juga harus dilakukan melalui dana atau anggaran KKPEnya."Saat ini banyak sekali KKPE yang tidak tersalurkan dengan semestinya kepada masyarakat ataupun salah disalurkan, karena jika aturannya harus 2 tahun dulu berusaha baru dibantu, bukan membantu masyarakat miskin tapi membantu masyarakat yang sudah mampu," tutur Jefry.

Jefry juga menjelaskan bahwa Kampar saat ini lagi membangun melalui 5 pilar pembangunan yang dikerucutkan menjadi 3 zero, kemiskinan, pengangguran, dan rumah-rumah kumuh.

"Diawali dengan pendataan masyarakat miskin di seluruh kecamatan dan desa, setelah didata kemudian masyarakat tersebut kita berikan pembekalan pelatihan baik pertanian, perikanan, peternakan, sedangkan untuk ibu-ibu dilatih jahit menjahit agar mereka mempunyai skill atau keahlian di bidang masing," kata Jefry.

Dikatakannya pula, tolak ukur kemiskinan bagi Pemerintah Kabupaten Kampar adalah penghasilan Rp.1,3 juta punyak anak 2 orang maka di anggap miskin, penghasilan Rp.1,5 juta punya anak lebih dari 2 juga masih di anggap miskin, hal ini karena mereka hanya bisa makan saja dan tidak bisa menyimpan.

Kemudian, setelah masyarakat tersebut diberikan ilmu mereka diberikan pinjaman dana bergulir agar mereka bisa berusaha dengan rincian, untuk tanaman cabe merah atau bawang merah diberikan pinjaman Rp30 juta, untuk perikanan sebesar Rp60 juta dan ternak Sapi sebesar Rp100 juta.

"Dari tersebut, jika mereka betul-betul mengikuti aturan yang dipelajari di tempat pelatihan yang diberi nama pelatihan terpadu P4S Swamitra maka mereka akan mempunyai penghasilan Rp5 juta sampai Rp6 juta rupiah per bulannya,"tutur Jefry

Selain itu juga Kampar juga akan mendirikan koperasi diseluruh desa dan kecamatan untuk mendukung perekonomian masyarakat.

"Selama ini masyarakat tidak bisa sejahtera karena mereka hidup dengan meminjam uang dengan para rentenir, yang membungakan pinjaman mereka sampai 30 persen sehingga mereka tidak mampu untuk menyimpan uang mereka,"ujar Jefry.

Untuk itulah tugas pemda Kampar menyelamatkan masyarakat dari para renteinir, sehingga dengan adanya koperasi simpan pinjam diseluruh desa dan kecamatan, masyarakat lebih terselamatkan.

Hadir pada acara tersebut narasumber ketua Bappeda Prov Riau HM Yahfiz yang memaparkan tentang kebijakan APBD untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia Mahdi Muhammad yang memaparkan tentang dampak perekonomian global dan kebijakan ekonomi nasional terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, Prof Dr Muchtar Ahmad, MSc, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unri memaparkan tentang kedaulatan maritim: Hambatan dan potensi sektor kelautan untuk meningkatan pertumbuhan perekonomian provinsi Riau.

Juga sebagai pembicara Rektor UIR Prof Dr Detri Karya SE, MA memaparkan tentang perubahan iklim politik dan kearifan masyarakat Riau menuju pertumbuhan ekonomi provinsi Riau yang menyejahterakan.(Adv)