Pemerintah harapkan dana desa Rp73 triliun ciptakan pemerataan

id dana desa,Staf Khusus Presiden ,bonus demografi,pemerataan pembangunan

Pemerintah harapkan dana desa Rp73 triliun ciptakan pemerataan

Presiden Joko Widodo (tengah) berswafoto dengan para pendamping desa saat Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019). Pada kesempatan itu, Presiden mengingatkan masyarakat agar menggunakan dana desa tersebut dengan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/foc.


Serang (ANTARA News) - Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengharapkan  program  dana desa dengan anggaran sebesar Rp73 triliun mampu menciptakan pemerataan pembangunan.

"Anggaran ini meningkat jika dibanding tahun tahun sebelumnya yakni sebesar Rp60 triliun, dan kita harapkan bisa menciptakan pertumbuhan serta pemerataan pembangun di seluruh wilayah Indonesia," kata Ahmad Erani saat menjadi narasumber pada acara seminar nasional dengan tema "Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia" yang dilaksanakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di Serang, Banten, Selasa (12/02).

Ahmad Erani mengatakan, Pemerintah berkomitmen pembangun ekonomi akan mampu berjalan sesuai dengan harapan yakni pembangunan dari kota hingga pelosok desa melalui peningkatan dana desa tersebut.

"Komitmen pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyrakat desa dari yang sebelumnya sebesar Rp280 juta per desa saat ini menjadi Rp900 juta per desa," katanya.

Selain program tesebut, kata Erani, pemerintah juga menargetkan program reforma agraria dengan target lahan seluas 9 juta hektare, dan program perhutanan sosial.

"Pemerintah juga menargetkan program perhutanan sosial dengan target seluas 12,7 juta hektare" katanya.

Ia berharap pemerintah daerah juga harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sumberdaya yang dimiliki.

"Pemerintah Provinsi Banten baik kabupaten maupun kota juga memiliki APBD, itu yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional Hendri Saparini mengatakan, pada seminar nasional seperti ini para pengambil kebijakan publik baik pusat dan daerah serta masyarakat, seharusnya tidak hanya mendiskusikan isu-isu yang sifatnya kekinian saja, tetapi juga isu-isu yang sifatnya jangka panjang dan menengah.

"Ini yang suka kita lupakan, kita tidak mediskusikan permasalahan kita apa sih, kenapa pertumbuhan ekonomi kita tidak tinggi, apakah ini lalai dalam merencanakan kebijakan, kalau kita melihat pertumbuhan di negara jepang misalnya, pertumbuhan ekonominya melompat di saat negaranya mengalami bonus demografi, China dia tumbuh tinggi karena memanfaatkan bonus demografi, di Indonesia pemanfaatkan bonus itu hanya sampai tahun 2030, nah ini tinggal kita menempatkan diri masing-masing, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya, pemerintah harus berbuat apa dan masyarakat harus bagaimana," katanya.

Sementara akademisi Untirta Samsul arifin mengatakan, mengutip dari pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2018 terus membaik sebesar 5,2 persen, sedangkan inflasi terkendali dan sesuai target yakni sebesar 3,18 persen. "Sedangkan tingkat kemiskinan berkurang dan sesuai target yakni sebesar 9,82 persen pada 2018," katanya.

Dalam acara seminar nasional tersebut selain dihadiri Rektor Untirta Sholeh Hidayat juga dihadiri oleh tokoh Banten Najmudin Busro dan beberapa organisasi lembaga kemasyarakatan serta paramahasiswa Untirta.

Baca juga: ICW: kasus korupsi Dana Desa terbanyak sepanjang 2018
Baca juga: Jokowi tegaskan dana desa jangan sampai kembali ke Jakarta

 

Pewarta : Ridwan Chaidir
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar