SMP swasta di Surabaya dilarang tarik biaya PPDB jalur mitra warga

id PPDB SMP swasta,pemkot surabaya,mitra warga,wakil wali kota surabaya

SMP swasta di Surabaya dilarang tarik biaya PPDB jalur mitra warga

Arsip foto - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah menengah pertama (SMP) Tahun Ajaran Baru 2021 di Kota Surabaya. ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya.

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya melarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Kota Surabaya, Jawa Timur, menarik biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi siswa MBR jalur afirmasi atau mitra warga.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di Surabaya, Sabtu, mengatakan, PPDB SMP Swasta yang melibatkan 146 sekolah swasta diharapkan dapat menampung siswa dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan pagu yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya.

"Program tersebut merupakan upaya Pemkot Surabaya untuk memberikan pemerataan akses pendidikan bagi warga Surabaya," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, bagi siswa yang tidak tertampung di SMP Negeri bisa mendaftar melalui jalur afirmasi SMP Swasta.

Baca juga: Kemendikbudristek: PPDB 2021 libatkan sekolah swasta

Baca juga: Kemendikbud sebut pemda dapat libatkan sekolah swasta dalam PPDB 2021


Armuji menjelaskan bagi siswa MBR yang diterima di SMP Swasta berhak mendapat jaminan pendidikan berupa pembebasan biaya operasional seperti uang gedung, daftar ulang, uang kegiatan dan SPP.

"Jadi kami minta SMP Swasta tidak membebani biaya mereka yang diterima jalur afirmasi. Ini juga sudah diatur jelas di Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 49 Tahun 2020, bahwa penerima hibah biaya pendidikan daerah harus membebaskan biaya pendidikan bagi MBR," katanya.

Ia menambahkan, bahwa hal ini sesuai komitmen pemerintahan Eri-Armuji untuk Warga MBR adalah memberikan akses pendidikan seluas-luasnya baik di sekolah Negeri maupun Swasta. Serta menjadikan SMP Swasta sebagai mitra pemerintah kota untuk mensukseskan program wajib belajar.

"Kami juga sungguh sungguh mengimplementasikan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, bahwa bagi warga tidak mampu merupakan tanggung jawab pemerintah kota," ujarnya.

Selain itu, Armuji juga meminta Dinas Pendidikan Surabaya untuk memantau secara menyeluruh penyelenggaraan PPDB Jalur Afirmasi SMP Swasta agar dapat diimplementasikan sebaik mungkin sesuai ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota. (*)

Baca juga: PPDB 2021 di Jabar akan libatkan sekolah swasta

Baca juga: Demokrat DKI kawal bantuan untuk siswa sekolah swasta

Pewarta : Abdul Hakim
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar