Sidang revisi UU KPK ditunda karena wabah COVID-19

id Mahkamah konstitusi, revisi uu kpk, covid-19,penanganan corona,virus corona,corona,covid-19,2019-ncov,novel coronavirus 2019

Sidang revisi UU KPK ditunda karena wabah COVID-19

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. ANTARA/Maria Rosari/am.

Jakarta (ANTARA) - Sidang pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi ditunda hingga waktu yang belum ditentukan karena wabah COVID-19.

"Ini situasi nasional, bukan lokal, internasional malah, dunia. Untuk itu, sidang ini tidak bisa kita lanjutkan. Akan ditunda sampai waktu yang belum bisa dipastikan sambil melihat perkembangan situasi nasional dan internasional," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin.

Sidang tersebut awalnya diagendakan mendengar keterangan dua ahli dari pemohon, yakni mantan pimpinan KPK dkk, tetapi kemudian ahli tidak dapat hadir dalam persidangan.

Baca juga: Agus Rahardjo dkk hadirkan 2 akademisi hukum sebagai ahli
Baca juga: Presiden diminta dihadirkan di MK untuk perkara revisi UU KPK


"Hari ini tidak bisa didengar keterangannya karena situasi negara bahkan internasional sedang mengantisipasi persebaran virus corona. Sidang akan ditunda," turur Anwar Usman.

Ada pun sidang tersebut sekaligus untuk tujuh perkara yang sama-sama menggugat revisi UU KPK, yakni perkara nomor 59/PUU-XII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019 dan 79/PUU-XVII/2019.

Untuk tujuh perkara tersebut, sebelumnya telah didengar keterangan dari pemerintah, DPR serta ahli yang dihadirkan para pemohon.

Ahli yang hadir di antaranya para pimpinan lembaga antirasuah itu yang terdahulu, pakar tata negara serta filsafat politik.

Sementara yang dipersoalkan pemohon untuk uji formal antara lain anggota DPR yang hadir saat pengesahan tidak mencapai kuorum, tidak dilibatkannya KPK saat pembahasan dan UU tersebut diselundupkan karena tidak masuk Prolegnas 2019.

Selanjutnya untuk uji materi, hal yang dipersoalkan antara lain keberadaan dewan pengawas dan masuknya KPK dalam rumpun eksekutif.

Baca juga: Hakim konstitusi sindir Bawaslu yang menggugat lagi ke MK
Baca juga: MA: Tiada periodisasi jabatan hakim agung bukan diskriminasi

Pewarta : Dyah Dwi Astuti
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar