KKP gandeng BNPT cegah penyebaran radikalisme sektor kelautan

id KKP,BNPT,radikalisme sektor kelautan

KKP gandeng BNPT cegah penyebaran radikalisme sektor kelautan

Penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, Selasa (10/9/2019). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme di sektor kelautan.

Sinergi kedua lembaga itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, Selasa.

"Laut Indonesia begitu luas semuanya terbuka. Dahulu pun persoalan ada baik GAM maupun Poso. Itu dari pengetahuan saya, mobilisasi senjata dan logistik mereka untuk melawan TNI dan Polisi ya dari alur laut," kata Menteri Susi dalam sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa 99,7 persen wilayah perbatasan Indonesia berada di jalur llaut. Baik penyebaran paham radikalisme, tata niaga ilegal (underground economy) hingga penyelundupan juga terjadi di alur laut, khususnya perbatasan.

Oleh karena itu, Menteri Susi menilai antarinstansi harus berkoordinasi dan melakukan pengamanan agar paham radikal dan terorisme tidak mengganggu negara dalam menjalankan pembangunan.

Baca juga: KKP lesatkan kesejahteraan nelayan perbatasan dengan akses permodalan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius mengatakan bahwa nota kesepahaman (MoU) bersama KKP mencakup empat hal, yakni pertukaran data informasi tentang dugaan atau indikasi terorisme di sektor kelautan dan perikanan.

Kedua, MoU mencakup pencegahan paham radikal terorisme di sektor kelautan dan perikanan; ketiga soal peningkatan keterampilan usaha perikanan dalam rangka deradikalisasi kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme.

Keempat, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan KKP dan BNPT.

Nantinya, narapidana terorisme atau orang yang terpapar paham radikal terorisme akan dilatih keterampilan untuk memiliki profesi di sektor perikanan sehingga tidak kembali ke jaringan terorisme.

"Ini agar mereka dibukakan akses dan tidak termotivasi kembali ke jaringannya, karena salah satu variabel untuk melakukan perbuatan radikal adalah faktor ekonomi," kata Suhardi.
Baca juga: Kepala BNPT sebut perguruan tinggi telah sadar ancaman radikalisme
 

Pewarta : Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar