"Kalau empat tahun lalu kita utamakan infrastruktur desa (seperti) jalan, jembatan desa, dan sebagainya; kemudian tahun-tahun berikutnya dan sampai sekarang ialah pembangunan masyarakatnya, apakah itu pendidikan, usaha ekonomi desa dan juga program lainnya menyangkut peningkatan kualitas masyarakat kita," kata Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 di Hotel Sultan Jakarta, Rabu.
"Banyak program yang bisa saling tumpang tindih, tapi yang kita inginkan adalah suatu fokus ke depan, ialah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, bagaimana kemudian ekonomi desa berkembang," ujarnya.
Pemerintah ingin pembangunan merata dirasakan oleh seluruh masyarakat.
"Sekarang kita tingkatkan lagi, sehingga terjadi suatu pembangunan yang memberikan pemerataan yang lebih baik kepada masyarakat kita," katanya.
Ia mencontohkan pemerintah daerah serta para perangkat dan kepala desa bisa menggunakan dana desa untuk mengembangkan koperasi unit desa (KUD) guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.
Menurut data pemerintah, dana desa dikucurkan mulai tahun 2015, ketika itu anggarannya Rp20,67 triliun. Pemerintah kemudian menambah anggaran dana desa menjadi Rp46,98 triliun pada 2016; serta masing-masing Rp60 triliun pada 2017 dan 2018. Pemerintah menaikkan lagi alokasi anggaran dana desa menjadi Rp73 triliun untuk 2019.
Baca juga:
Dana desa 2019 diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat
Presiden ingin dana desa untuk pemberdayaan SDM
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
