"Postur anggaran Kemendikbudristek pada 2023 total anggaran sekitar Rp80,22 triliun dan komponen terbesar adalah pendanaan wajib sebesar Rp38,17 triliun," ujar Nadiem dalam konferensi pers secara virtual yang diikuti dari Jakarta, Kamis.
Nadiem menjelaskan pendanaan wajib ini meliputi berbagai macam tunjangan dan bantuan, dalam rangka memastikan akses pendidikan seperti Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, tunjangan guru, tunjangan dosen, dan lainnya.
Baca juga: Kemendikbudristek: Sekolah lebih fleksibel gunakan BOP PAUD
Kemudian, sekitar Rp4,57 triliun dialokasikan untuk berbagai macam pengembangan program prioritas seperti kurikulum merdeka, melanjutkan pelaksanaan asesmen nasional, dan program guru penggerak.
"Kemudian pendampingan kepada sekolah-sekolah penggerak di berbagai macam daerah dan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menjadi percontohan sekolah yang lebih merdeka," kata dia.
Selain itu, Kemendikbudristek juga akan memperkuat program digitalisasi pendidikan lewat penguatan platform-platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah.
Baca juga: Kemendikbudristek minta PTN BLU akselerasi kinerja anggaran
Penguatan teknologi digital bagi guru dan kepala sekolah ini, kata dia, agar mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas.
"Itu yang bisa saya sampaikan sebagai program-program prioritas tahun 2023," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengalokasikan belanja negara tahun depan sebesar Rp3.061,2 triliun meliputi belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp814,7 triliun.
Baca juga: Kemendikbudristek dorong mahasiswa tingkatkan literasi keuangan
Sri Mulyani menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dirancang sebagai instrumen untuk menjaga optimisme dan meningkatkan kewaspadaan Indonesia terhadap perubahan risiko global.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
