Polri jadwalkan pemeriksaan 8 tersangka kebakaran Kejagung Selasa

id Ferdy sambo,Kebakaran kejaksaan agung

Polri jadwalkan pemeriksaan 8 tersangka kebakaran Kejagung Selasa

Kondisi gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan petugas dari tim laboratorium forensik (Labfor) dan Inafis menunda olah tempat kejadian (TKP) kebakaran gedung Kejaksaan Agung karena terkendala asap sehingga belum dapat menjangkau secara keseluruhan lokasi kebakaran dan rencananya olah TKP akan dilakukan pada Senin (24/8/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Polri menjadwalkan pemanggilan terhadap delapan tersangka kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung untuk diperiksa di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (27/10).

Pemeriksaan terhadap para tersangka akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan.

"Rencana delapan tersangka kasus kebakaran Gedung Kejagung dipanggil dan akan diperiksa hari Selasa tanggal 27 Oktober pukul 10.00 oleh tim penyidik gabungan Dit Tipidum Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan di Ruang Pemeriksaan Subdit 1 Dit Tipidum Bareskrim Polri," tutur Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Baca juga: MPR apresiasi Polri tetapkan tersangka kebakaran gedung Kejagung
Baca juga: Penetapan tersangka kebakaran gedung Kejagung lewati proses panjang
Baca juga: Polri: Tukang bangunan lalai tidak ada motif membakar Gedung Kejagung


Sebelumnya Polri telah memeriksa 64 saksi dalam penyidikan kasus kebakaran Kejagung ini. Setelah gelar perkara Bareskrim bersama Kejagung, penyidik menyimpulkan penyebab awal kebakaran berasal dari kelalaian aktivitas merokok lima orang tersangka yang merupakan buruh bangunan.

Delapan orang ditetapkan menjadi tersangka dengan inisial T, H, S, K, IS, UAN, R dan NH.

Mereka adalah lima orang buruh bangunan, seorang mandor, seorang Dirut PT ARM dan satu pejabat pembuat komitmen Kejagung.

Para tersangka dikenakan Pasal 188 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman hingga lima tahun penjara.

Pewarta : Anita Permata Dewi
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar