Mengembalikan roda kehidupan masyarakat Palu

id Kota Palu,Pasigala,Padagimo,setahun gempa,setahun tsunami,setahun likuefaksi

Mengembalikan roda kehidupan masyarakat Palu

ARSIP: Warga korban bencana gempa dan likuefaksi berada disekitar bilik mereka pada salah satu blok Hunian sementara (Huntara) bantuan pemerintah melalui Kementerian PUPR di Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (13/3/2019). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/am.

Palu (ANTARA) - Setahun telah berlalu bencana dahsyat gempa bumi, tsunami dan likuefaksi melanda Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala atau dikenal dengan wilayah Pasigala, 28 September 2018.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama pemerintah kabupaten kota yang disertai dukungan pemerintah pusat untuk memulihkan semua sendi-sendi kehidupan di masyarakat.

Pemerintah Kota Palu sebagai ibu kota provinsi berkomitmen untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan bencana. Semua lapisan masyarakat harus bangkit, membangun kembali daerah sebagaimana perayaan hari ulang tahun (HUT) kota, hanya berselang sehari sebelum bencana.

Peringatan HUT Kota Palu ke 41 di halaman kantor Wali Kota Palu, 27 September 2019 juga ditandai dengan peringatan setahun bencana Sulteng yang masih meeninggalkan kedukaan bagi warga akibat dahsyatnya bencana itu.

Wali Kota Palu Hidayat menegaskan bencana setahun lalu merupakan ujian kesabaran sebagai manusia dari Allah SWT yang harus dilalui, sebagai pembuktian untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa.

Tahapan-tahapan pemulihan sudah dilakukan dimulai dari tanggap darurat, masa transisi darurat menuju pemulihan hingga tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Masa tanggap darurat bencana, berbagai uluran tangan dari organisasi, lembaga kemanusiaan dalam maupun luar negeri ikut terlibat membantu pemulihan korban bencana Palu dan sekitarnya termasuk organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Dalam kondisi serba keterbatasan, para penyintas saat itu masih mengandalkan bantuan dari berbagai pihak, meskipun pemenuhan hak dasar menjadi kewajiban pemerintah namun di sisi lain pemerintah setempat juga memiliki ketersediaan logistik.

Ketersediaan  logistik menjadi langkah alternatif sementara dilakukan di shelter-shelter pengungsian agar warga korban bencana bisa makan dan menyambung hidupnya.

Memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan, Wali Kota Palu Hidayat mengatakan Pemkot menggunakan anggaran bersumber dari dana tak terduga sebesar Rp1,6 miliar dan anggaran pada BPBD Kota Palu serta pergeseran anggaran dalam APBD 2018 sebesar Rp63,5 miliar.

Pemkot Palu terus merampungkan data kebencanaan yang meliputi data pengungsi, data korban bencana dan data kajian pascabencana serta penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah dan para pihak yang terlibat mulai menyediakan hunian sementara (Huntara) sebagai rumah singgah untuk para penyintas yang bersifat jangka pendek beserta sarana pendukung lainnya.

Tahapan transisi darurat menuju pemulihan turut pula melibatkan pemerintah pusat melalui masing-masing kementerian, badan dan lembaga. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu kementerian teknis berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Masa rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini terus bergulir untuk pemulihan setahun pascabencana. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi melalui jaminan hidup terus dilakukan Pemkot Palu, selain persiapan pembangunan hunian tetap bagi pengungsi.

Pemkot Palu memastikan akan terbangun hunian tetap di sana sebanyak 2.200 hunian dari sejumlah pihak untuk para pengungsi di lokasi relokasi Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore.

Pembangunan hunian tetap salah satunya disediakan Yayasan Buddha Zhu Chi yang dibangun sekitar 1.000 hunian di atas lahan seluas 50 hektare lebih.

“Mengenai model bisa saja berbeda, tetapi intinya hunian harus tahan gempa. Ukuran hunian tipe 36, satu hunian kami sediakan lahan 10x15 meter,” jelas Hidayat.

Selain Yayasan Buddha Tzu Chi, para pihak yang melaksanakan tahap pembangunan hunian tetap, yakni bantuan pemerintah Kota Surabaya hingga bantuan dua negara anggota ASEAN yaitu Filipina dan Brunei Darussalam melalui AHA Center.

Pemkot Palu menyediakan lahan seluas 146,80 hektare di Kelurahan Tondo dan Talise serta Kelurahan Duyu seluas 38,60 hektare. Lahan itu terbagi dalam tiga zona dan dapat menampung semua korban bencana di 13 kelurahan terdampak tsunami, maupun dua kelurahan yang terdampak likuefaksi termasuk warga bermukim di garis patahan atau sesar Palu Koro.

Wali Kota Hidayat menyatakan kebutuhan hunian tetap untuk warga korban gempa, tsunami dan likuefaksi di Palu sekitar 7.000 unit, tersebar di sejumlah lokasi yang telah disediakan pemerintah.

Baca juga: Setahun bencana Sulteng - Pemkot Palu bangun ketahanan ekonomi korban

Baca juga: Setahun bencana Sulteng, perhotelan di Palu mulai bangkit


Dukungan para pihak

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palu turut menyatakan dukungan untuk sumber kelistrikan pada pembangunan hunian tetap, salah satunya yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi.

"Kami sudah memasang dua transformator atau trafo di lokasi tersebut. semuanya siap difungsikan jika hunian itu sudah ditempati," kata Manager PLN UP3 Palu, Abbas Saleh.

"Jika nanti trafo yang sudah disediakan tidak mampu mengangkat beban pemakaian, kami akan tambah trafo baru tetapi di lihat dulu perkembangan ke depan," ujar Abbas.

ia menjelaskan kemungkinan penggunaan meteran listrik hunian tetap tersebut berdaya 900 Watt. Hal itu dikarenakan para penghuni merupakan keluarga normal dalam artian penggunaan energi listrik cukup besar, dan tidak menutup kemungkinan berbagi barang elektronik digunakan setiap kepala keluarga.

Menunggu Relokasi

Setahun bencana di Kota Palu telah berlalu, dimana pembangunan hunian tetap terus digenjot untuk para korban melalui verifikasi dan validasi data yang bersedia direlokasi ke tiga zona yang ditetapkan pemerintah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Presly Tampubolon mengatakan pemerintah telah menyebarkan formulir kesiapan relokasi kepada para korban. Data sementara yang mengembalikan formulir ke BPBD Kota Palu sekitar 4.000 jiwa, namun tidak semua menyatakan bersedia direlokasi.

Para korban yang bersedia direlokasi sesuai formulir sebanyak 2.990 jiwa. Relokasi ke hunian tetap di Tondo sebanyak 1.860 jiwa, sisanya memilih direlokasi ke Talise dan Duyu sekitar 250 jiwa sampai 300 jiwa.

“Kami baru membuka validasi warga yang direlokasi ke Tondo, karena baru lokasi itu yang siap pembangunannya. Dari 1.860 jiwa yang bersedia kurang lebih 1.400 jiwa datang melapor untuk penyesuaian administrasi bersifat final,” kata Presly.

Pemindahan korban bencana ke tempat lebih layak, sebagai upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kehidupan lebih baik. Selain itu, relokasi dimaksudkan menjaga keselamatan warga dari ancaman bencana, khususnya mereka yang saat ini masih tinggal di zona merah pada peta zona rawan bencana berdasarkan hasil kajian ilmiah.

Relokasi tahap awal disediakan sebanyak 200 hunian untuk menampung sekitar 1.800 jiwa korban bencana Palu di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore. Namun kata Presly, saat ini hunian tetap yang rampung terbangun sebanyak 20 unit dari 200 unit target Yayasan Buddha Zhu Chi.

“Sudah rampung, namun belum memiliki air bersih dan belum tersambung listrik,” ungkap Presly.

Dia menyatakan hunian tetap tersisa akan segera rampung, guna mengejar target yang sudah ditetapkan pihak pendonor. Begitu banyak upaya dilakukan pemerintah Kota Palu untuk membenahi daerah mereka setahun pascabencana.

Apapun hasilnya nanti, semua pihak berharap Kota Palu dapat kembali menjadi palu kota jasa berbudaya dan beradat dilandasi iman dan takwa sesuai visi misi Pemerintah Kota Palu periode 2016-2021.

Baca juga: Setahun bencana Sulteng - Gereja-gereja se-Kota Palu gelar doa bersama
 

Pewarta : Moh Ridwan/Muhammad Arshandi
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar