Retmon Bensal Putra
Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau mulai memberlakukan pendataan calon peserta penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui satu pintu yaitu Dinas Sosial.
"Hingga kini penyaluran 'kartu sakti' KIS yang digagas oleh Presiden Jokowi tersebut masih banyak yang tidak tepat sasaran," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Helda S. Munir, di Pekanbaru, Kamis.
Helda menerangkan, dari data yang diterima pihaknya, sampai saat ini terdapat 191.002 orang kurang mampu yang terdata sebagai penerima kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut.
Dari hasil survey dilapangan, ditemukan masih banyak warga yang dinilai cukup mampu dalam hal ekonomi yang justru menggunakan kartu tersebut.
Terkait hal inilah pihak Pemko mulai memberlakukan aturan satu pintu untuk masalah validasi data penerima kartu sakti tersebut.
Ia menyayangkan program yang diadakan pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu tersebut malah disalahgunakan.
Pasalnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 menyebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
Inilah yang kemudian menjadi penilaian dari Pemko setempat bahwa sampai saat ini penyaluran KIS tersebut masih tidak tepat sasaran.
"Poin inilah yang harusnya menjadi pertimbangan dalam pemberian KIS tersebut," imbuhnya.
Lebih jauh Helda menjelaskan bahwa kedepannya pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat terus memperbarui data para penerima kartu tersebut. Hal ini diharapkan agar baik data para penerima maupun realisasi dilapangan dapat dipertanggungjawabkan.
Menanggapi hal ini, Pengamat Kebijakan Publik Saiman Pakpahan menilai bahwa masih banyaknya salah sasaran pada penerima KIS tersebut adalah akibat dari masih kurangnya transparansi terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu ia juga menyebutkan bahwa hal ini juga sebagai dampak masih adanya KKN dalam pemerintahan.
Baginya upaya pemerintah dalam mengadakan KIS tersebut adalah sebuah langkah yanng sangat baik karna tujuan utamanya adalah membantu masyarakat miskin. Namun kembali lagi pada pelaksanaannya butuh individu-individu yang benar-benar siap mengabdi untuk masyarakat. Hal inilah yang dinilainya cukup sulit untuk ditemukan pada saat sekarang ini.
"Kalau sudah ada kepentingan pribadi ataupun kelompok dalam suatu program pemerintah, maka untuk mencapai hasil yang baik akan menjadi sangat susah," tegasnya.***4***
Berita Lainnya
Sutarmidji ungkap banyak perkebunan di Kalimantan Barat tidak miliki sertifikat HGU
08 July 2023 13:57 WIB
Banyak perceraian di Riau akibat ekonomi tidak stabil terdampak COVID-19
03 January 2023 20:41 WIB
Banyak infrastruktur permukiman di Aceh tidak dikelola maksimal, kenapa?
04 February 2022 19:38 WIB
Baznas soroti banyak unit pengumpul zakat tak berizin di BUMN, picu pengumpulan tidak maksimal
05 January 2022 20:29 WIB
Wah, banyak aset di Bengkalis tidak bersertifikat
29 March 2021 18:58 WIB
Wagub Riau keluhkan banyak perusahaan sawit tidak terdata, begini penjelasannya
26 March 2021 13:23 WIB
Administrasi kependudukan sebabkan masih banyak warga tidak terima bantuan sosial
20 May 2020 15:19 WIB
Roy Marten sebut masih banyak artis tidak paham pajak penghasilan
12 March 2020 9:47 WIB