Pekanbaru (Antarariau.com) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong terlaksanya program perhutanan sosial bagi petani dan masyarakat miskin di Provinsi Riau Sosial, guna membangun kesejahteraan di sekitar hutan.
"Riau program perhutanan sosialnya masih tertinggal dari provinsi lain, " kata Direktur Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Suyatno Sukandar pada acara lokakarya membangun sinergi para pihak untuk percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau, yang diselenggarakan Scale Up di Pekanbaru, Rabu.
Suyatno menjelaskan hingga November 2017 akses kelola yang diberikan kepada masyarakat Riau baru 43.000 hektare dari total potensi yang bisa dikelola seluas 1,6 juta hektare.
Jumlah ini masih minim sementara potensi sangat besar. Makanya sambung dia melalui forum diskusi ini pihaknya mendorong semua pemangku kepentingan, termasuk para pendamping agar berperan mendorong program tersebut dilevel tapak.
"Jika dilihat dari target di regional Sumatera total kawasan perhutanan sosial ada seluas 43 juta hektare dibandingkan dengan yang baru didapat Riau ini masih minim, jadi itu pekerjaan rumahnya masih banyak sekali dari ruang kelola yang disediakan pada peta perhutanan sosial, " tuturnya.
Ia juga tidak menjamin apakah pada tahun 2019 program ini sudah mencapai target sesuai yang dipatok dengan jumlah kelompok yang tergabung dalam perhutanan sosial mencapai 5.000.
"Ini target kami dalam dua tahun kedepan bagaimana perhutanan sosial bisa terpenuhi kepada masyarakat yang berhak, tentunya terhindar dari konflik, " tuturnya.
"Intinya bagaimana konflik diselesaikan masyarakat sejahtera, " tambahnya.
Sementara itu Kasubdit pengelolaan Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat RI Sri Wahyuni membenarkan bahwa program perhutanan sosial mampu mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan. Walau ia mengaku belum memiliki data pastinya sebab belum pernah dilakukan penghitungan.
Namun yang pasti ia mencontohkan keberhasilan salah satu Kelompok Masyarakat Hutan Kemasyarakatan (HKM) Tanggamus Lampung setelan program perhutanan sosial berjalan disana dan dilakukan pe dampingan serta difasilitasi yang dulu pendapatannya Rp300.000 perbulannya/kepala keluarga, kini sudah membaik menjadi Rp1,5 juta perbulan/KK.
"Keberhasilan ini telah membuat kelompok masyarakat Tanggamus tahun 2016 mendapat penghargaan Presiden Joko Widodo sebagai juara satu Wahana Lestari, " ujarnya.
Ia menambahkan hingga kini secara nasional jumlah kelompok masyarakat yang sudah difasilitasi perhutanan sosial sejak 2015 hingga 2017 ada 2.860.
"Fasilitasi kami lakukan beragam ada yang mulai tahap awal, akhir yakni bantuan paskaproduksi, " pungkasnya.
Program Perhutanan Sosial Petani Riau Dapatkan Dukungan Langsung KLHK
