Pekanbaru (Antarariau.com) - Kalangan DPRD Provinsi Riau menyayangkan hanya 44 panti "sehat" dengan izin operasional yang menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 dari 131 panti yang ada.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Riau Markarius Anwar di Pekanbaru Selasa, meminta pihak Dinas Sosial setempat untuk segera memetakan anggaran yang mencakup keseluruhan kebutuhan papan, sandang, dan pangan bagi anak terlantar dan orang miskin yang dititipkan ke panti asuhan agar dapat dimasukan dalam APBD Perubahan 2017.
"Kita ingin Dinsos melakukan evaluasi secara menyeluruh dan terukur. Dari data yang diberikan Dinsos Riau hanya 44 panti yang masuk dalam APBD sedangkan totalnya ada 131 panti," urai Markarius.
Politikus PKS ini menggunakan istilah api dalam sekam dengan mencuatnya kasus kematian bayi berumur 18 bulan M. Zikri yang meyeret tersangka pemilik Panti Asuhan Tunas Bangsa di Kota Pekanbaru.
"Kita inginkan evaluasi seluruh panti. Melihat progresnya dan perkembangannya seperti apa termasuk pola pengawasan. Apakah anggarannya cukup untuk itu," ujarnya.
Rencananya pihak Komisi E DPRD Riau yang membidangi Kesejahteraan Rakyat akan memanggil Dinas Kabupaten/Kota. Pertemuan yang diagendakan pekan depan dimaksud untuk mendata seluruh panti-panti dibawah kewenangan Kabupaten/Kota.
"Senin pagi akan kita panggil seluruh Kadinsos se Kabupaten/Kota. Kita akomodir pertemuan ini agar tidak terkotak-kotakan lagi, baik itu panti anak, jompo, berkebutuhan khusus dan panti gangguan jiwa," sebutnya.
Sementara, Anggota Komisi E DPRD lainya Ade Hartati Rahmat menggunakan istilah mencuatnya kasus Panti Tunas Bangsa seperti gunung es. Hal tersebut dikemukakannya, pasalmya saat ia menjabat sebagai DPRD Kota Pekanbaru pada 2010 lalu, panti tersebut telah direkomendasikan dibawah kewenangan Pemkot Pekanbaru.
"Saat saya menjabat di DPRD kota sejumlah indikasi sudah terlihat hingga kejadian ini meledak, seperti gunung es saja. Padahal kami sudah meminta pengawasan diperketat waktu itu, tapi tetap saja lolos," kata Ade prihatin.
"Bukan satu panti tetapi banyak panti dengan pola yang sama. Kalau pemerintah tidak intervensi saya yakin menunggu kasus saja," lanjut dia.
Ia menyampaikan kekecewaannya kepada Dinsos Riau yang tidak melakukan koordinasi, padahal sebagai pembuat kebijakan jantung pemerintahan terletak di tangan dewan.
Kemudian, sependapat dengan Markarius, Ade meminta Dinsos untuk melaporkan kekurangan anggraran termasuk diperuntukkan penambahan gizi.
"Dari informasi yang kita dapat untuk biaya makan berkisar Rp10 ribu per anak perhari, nantik usulkan Rp25 ribu peranak pada APBD Perubahan," sebutnya.
Oleh: Diana Syafni
131 Panti Di Riau, Hanya 44 Yang Menerima Bantuan APBD
