Jakarta (Antarariau.com)- Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan Presiden perlu melibatkan sejumlah kementerian dalam upaya pemberantasan pungutan liar.
Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, Bambang mengatakan Kementerian Hukum dan Ham serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi seharusnya menjadi ujung tombak dalam program pemberantasan pungutan liar tersebut.
Bambang menegaskan dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara sudah ada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
PPNS ini dapat ditugaskan untuk terlibat dalam program pemberantasan pungutan liar.
"Para menteri harusnya memberikan masukan kepada Presiden bahwa sudah ada struktur dalam kementerian masing-masing yang bisa memberantas pungli. Di Kepolisian ada Propam, TNI ada Propos, di kementerian juga sudah ada Inspektorat Jenderal dan PPNS," ujar politisi Gerindra itu.
Ditambahkan Bambang, penyidikan kasus pungli di instansi pemerintah sebaiknya diserahkan kepada PPNS. Apabila ditemukan unsur pidana, baru diserahkan kepada pihak kepolisian.
Ia juga mengatakan, sebaiknya tidak perlu ada satuan tugas khusus yang dibentuk untuk memberantas pungutan liar.
Satuan-satuan kerja yang ada di kementerian maupun lembaga bisa dioptimalkan untuk program tersebut.
Bambang Haryo Soekartono: Pihak Kementerian Perlu Dilibatkan Dalam Pemberantasan Pungli
