Penandatanganan MOU DOB, Bupati Inhil: Kita Tunggu Kebijakan Pemerintah Pusat

id penandatanganan mou, dob bupati, inhil kita, tunggu kebijakan, pemerintah pusat

Penandatanganan MOU DOB, Bupati Inhil: Kita Tunggu Kebijakan Pemerintah Pusat

Jakarta (Antarariau.com) - Harapan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau agar Terbaginya Kabupaten Inhil menjadi dua masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Hal ini dijelaskan Bupati Kabupaten Inhil Muhammad Wardan melalui penandatanganan MoU pembentukan DOB bersama Komite I DPR RI di Jakarta, Selasa.

"Atas nama masyarakat Kabupaten Inhil saya bersyukur dan berterimakasih dengan adanya upaya DPD menyatakan dukungan atas DOB yang kita Usulkan," ucap Bupati Inhil Muhammad Wardan saat menghadiri Penandatanganan MoU.

Ia mengatakan pembentukan DOB atau pemekaran Inhil dengan dua Kabupaten barunya yakni Inhil Selatan dan Inhil Utara yang merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Inhil ini telah lama diperjuangkan sejak Tahun 2000 lalu.

Ia juga menegaskan bahwa Kabupaten Inhil dengan wilayahnya yang luas memang patut dimekarkan untuk mendukung pembangunan yang lebih baik lagi.

Dalam hal ini juga bersama dengan harapan Pemerintah bahwa pemekaran dilakukan untuk mempercepat pemerataan, pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Saya mendukung penuh upaya pemekaran ini, karena dengan adanya pemekaran nantinya selain pembangunan yang baik tentunya ekonomi masyarakat akan lebih baik pula", Jelasnya.

Namun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah sedang mengkaji rencana pemekaran daerah baru. Hal ini karena menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang belum memungkinkan penambahan anggaran, karena menurutnya jika otonomi ini disetujui maka akan menambah banyaknya anggaran.

Terkait pernyataan ini Bupati Inhil berharap adanya kebijakan baru yang diberikan Pemerintah sebagai solusi atas permasalahan ini.

"Semoga ini dapat disikapi Pemerintah Pusat dengan suatu kebijakan," katanya.

Disamping itu sebutnya lagi, untuk masalah persyaratan persiapan sudah banyak dilakukan termasuk diantaranya surat dukungan dari masyarakat mulai dari desa dan lurah hingga pembentukan tim serta kajian akademis .

Selain itu juga dari pihak Unisi bahkan sampai ke UI dari Fakultas Ekonominya juga sudah dilakukan persiapan.

"Bahkan jika memang ada persyaratan lainnya, saya tegaskan siap untuk mempersiapkan apapun itu bentuknya," tegasnya.