Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau menyatakan lima dari sembilan kabupaten/kota yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai bentuk komitmen pendanaan penyelenggaraan pesta demokrasi pada Desember 2015.
"Tiga Kabupaten yang belum menyerahkan NPHD yaitu Kuantan Singingi, Pelalawan dan Indragiri Hulu sedangkan dua lainnya Kota Dumai dan Rokan Hulu belum ada kejelasan waktu penyerahan naskah tersebut," kata ketua KPU Provinsi Riau, Nurhamin pada konferensi pers pelaksanaan Pilkada serentak, di Pekanbaru, Kamis.
Menurut Nurhamin, pihaknya akan terus menghubungi Pemerintah Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hulu untuk tetap berkoordinasi dan berkomunikasi tentang kejelasan penyerahan NHPD.
Ia menjelaskan pihak KPU melaksanakan tugas Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 44 tahun 2015 tentang pengelolahan dana kegiatan pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati serta wakilnya yang pendanaan Pilkada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
"Untuk pelaksanaan Pilkada serentak, KPU membutuhkan dana sebesar Rp190 Miliyar dan dari empat kabupaten yang telah menyerahkan NPHD tersebut anggaran dananya mencapai Rp20 Miliyar perdaerah," tuturnya.
Oleh karena itu, dia menyatakan anggaran dari empat kabupaten tersebut belum memenuhi target pendanaan dalam pelaksanakan kegiatan Pilkada serentak secara optimal.
Nurhamin menegaskan, pada 18 mei 2015 terakhir penyerahan NPHD, apabila kabupaten/kota tersebut tidak ada kejelasan maka Pilkada di daerah itu akan ditunda.
"Penutupan penyerahan NPHD tersebut sesuai dengan hari terakhir pelantikan para PPK dan PPS yang terpilih agar kegiatan selanjutnya dalam dilaksanakan," ujarnya.
Ia mengharapkan Pilkada sembilan Kabupaten/kota tetap serentak diadakan tanpa adanya penundaan pemilihan kepala daerah yang sampai saat ini belum ada kejelasan.
KPU Riau: Lima Daerah Belum Serahkan NPHD
