Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akhir 2014 bakal mengadakan perombakan besar-besaran terhadap susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), sehingga awal tahun 2015 pejabat yang ditempatkan pada bidangnya harus sesuai kemampuan.
"Pak Gubernur menginginkan pada 1 Januari 2015, semua pejabat (SOTK) sudah menjalankan tugas dan fungsinya. Karena itu, akhir Desember 2014 kita rencanakan mutasi," papar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, M Guntur di Pekanbaru, Riau, Rabu.
Menurut dia, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman ingin menata birokrasi dilingkungan Pemprov Riau yang selama ini dinilai lemah, kurang baik, tidak bersih dan memiliki kesan banyak melakukan praktek-praktek terlarang.
Seorang pimpinan pada SOTK yang baru harus mempunyai kemampuan dalam bekerja berdasarkan prestasi kerja yang diproleh selama memimpin dan keilmuan dimiliki, sehingga pejabat yang menduduki jabatan bidangnya harus memiliki kapabilitas dan kualitas.
"Karena itu yang disampaikat Plt gubernur dan mulai Januari berlaku yang dipertegas sesuai dengan apa yang menjadi program kerja untuk membangun birokrasi yang lebih baik dari sebelumnya," ucapnya, menjelaskan.
Saat ini, lanjut Guntur, proses seleksi pejabat yang duduk di SOTK sedang berjalan dan proses penjaringan ditentukan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Riau yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Zaini Ismail.
"Kalau ada isu jual-bel" jabatan jelang mutasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka kami minta masyarakat untuk melaporkan ke BKD Provinsi Riau untuk selanjutnya akan menindak tegas oknum pegawai yang terlibat dan menyerahkannya kepada pihak berwajib," ujarnya, menegaskan.
Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sebelumnya menegaskan, mulai 2015 akan lebih memperhatikan pembangunan daerah terutama di wilayah Riau pesisir atau pantai timur Pulau Sumatera, supaya tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan dibanding Riau daratan.
"Arah pembangunan kita coba lebih banyak perhatikan ke daerah pesisir karena masyarakat di daerah pesisir belum merasakan dampak pembangunan di provinsi ini," ucapnya.
Pemerintah provinsi sudah melakukan pendataan mengenai fasilitas yang diperlukan untuk daerah yang berada di Riau pesisir mulai dari Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis.
"Kita telah data apa saja yang dibutuhkan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Riau. Tentunya kami ingin segera memprioritaskan pembangunan disana termasuk dibidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain," ujar Andi Rahman, biasa disapa.
Pemprov Riau Rombak Struktur Organisasi Secara Besar-Besaran
