
Sertifikasi wajib halal diundur, BPPMT Pekanbaru perkuat hilirisasi dan pendampingan

Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari yang semula 18 Oktober 2026 menjadi 18 Oktober 2028.
Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BPPMT) Pekanbaru, Ahmad Syahir, menilai penundaan kewajiban sertifikasi halal dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara matang.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Transmigrasi, BPPMT Pekanbaru tetap berkomitmen mendorong pelaku usaha di kawasan transmigrasi untuk memenuhi persyaratan legalitas usaha dan sertifikasi halal.
"Sebagai UPT Kementerian Transmigrasi yang melaksanakan tugas pelatihan dan pendampingan masyarakat di kawasan transmigrasi mengambil langkah strategis, yaitu terus aktif mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha di kawasan transmigrasi agar produk usahanya segera memiliki legalitas dan sertifikat halal," tegas Ahmad Syahir.
Ia mengatakan, BPPMT Pekanbaru akan terus menjalin kolaborasi dengan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di berbagai daerah untuk membantu pelaku usaha mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan sertifikat halal.
Di samping pendampingan legalitas, BPPMT Pekanbaru juga akan memperkuat program pelatihan dan pendampingan hilirisasi produk di kawasan transmigrasi. Upaya ini bertujuan meningkatkan nilai tambah (value added) produk unggulan lokal sekaligus memastikan pelaku usaha melengkapi persyaratan legalitas, termasuk sertifikasi halal.
Saat ini, pelaku usaha di kawasan transmigrasi terus mengembangkan potensi produk unggulan lokal melalui hilirisasi. Melalui proses tersebut, produk diharapkan tidak hanya memiliki nilai jual lebih tinggi, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar.
Dalam mendukung upaya tersebut, para Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) BPPMT Pekanbaru turut mendampingi pelaku usaha untuk memperoleh legalitas usaha melalui penerbitan NIB, izin edar berupa PIRT, serta sertifikat halal.
Hingga triwulan III 2026, program pendampingan BPPMT Pekanbaru telah menghasilkan 321 pelaku usaha mandiri dan membentuk 31 kelompok usaha. Selain itu, pendampingan tersebut telah memfasilitasi penerbitan 101 NIB, 82 izin PIRT, dan 33 sertifikat halal bagi pelaku usaha di kawasan transmigrasi.
Pewarta : Diana Syafni
Editor:
Afut Syafril Nursyirwan
COPYRIGHT © ANTARA 2026

