Zulfahmi Adrian pimpin rapat evaluasi APBD 2025

Rabu, 26 Agustus 2026 14:52 WIB

Sekretaris Daerah Inhu Zulfahmi Adrian Pimpin Rapat Evaluasi APBD TA 2025 (ANTARA/ASRI)

"Rapat evaluasi untuk menyempurnakan dokumen realisasi pelaksanaan APBD TA 2025"

Rengat (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau Zulfahmi Adrian memimpin rapat evaluasi terkait pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 di Aula Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin.

Rapat yang menjadi bagian penting dalam rangka memastikan proses penyusunan dokumen berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

"Evaluasi itu merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan menjadi produk hukum daerah," katanya di Rengat.

Melalui proses evaluasi tersebut, Pemerintah Daerah Inhu bersama Pemerintah Provinsi Riau melakukan pencermatan terhadap substansi dokumen.

Dokumen yang berkaitan dengan aspek administrasi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maupun kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

"Pentingnya koordinasi dan ketelitian seluruh perangkat daerah dalam mendukung proses evaluasi tersebut," ujarnya.

Setiap perangkat daerah dapat memberikan data dan penjelasan yang diperlukan, sehingga seluruh tahapan dapat diselesaikan secara baik, transparan dan akuntabel.

Evaluasi itu merupakan bagian penting dalam memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dapat diproses sesuai ketentuan.

Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memberikan dukungan dan data yang diperlukan secara lengkap dan tepat.

Sementara itu, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Riau, Hartono menyebutkan, pihaknya memiliki tugas untuk mengawal proses evaluasi dokumen pertanggungjawaban itu.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan dokumen yang disusun pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya, sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah.

Kehadiran jajaran perangkat daerah terkait dalam menindaklanjuti setiap tahapan evaluasi secara bersama-sama. Bahkan, sinergi antar-OPD dinilai penting agar proses penyempurnaan dokumen berjalan efektif.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, transparansi.

Serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.