KH Mahali tegaskan tidak ada konflik di internal PBNU terkait pengelolaan tambang

Senin, 22 Juni 2026 06:55 WIB

Ketua PWNU Riau KH Abdul Khalim Mahali (Antara/Ho)

Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau, KH. R. Abdul Khalim Mahali menegaskan bahwa tidak ada konflik terkait tambang di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Alim Ulama NU di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, Ahad (21/6).

Melalui keterangan pers, Kyai Mahali mengatakan isu mengenai adanya perebutan tambang di tubuh PBNU muncul setelah terjadi dinamika organisasi pada November 2025, ketika Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf sempat diberhentikan oleh jajaran Syuriah PBNU yang terdiri dari para kyai pemegang supremasi tertinggi di organisasi. Namun, setelah adanya permintaan maaf kepada Syuriah, posisi KH Yahya kembali dipulihkan.

Meski persoalan tersebut telah selesai, kata Kyai Mahali, Ia menyebut kabar tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di internal NU.

"Pak Sekjen PBNU KH Saifullah Yusuf saat bersilaturahmi dengan para kyai PWNU Riau dan ketua PCNU kabupaten/kota se-Provinsi Riau di Hotel Furaya pada Minggu 14 Juni 2026 lalu juga sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada konflik rebutan tambang di PBNU," ujar Kyai Mahali.

Ia menduga munculnya isu tersebut berasal dari informasi yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu.

"Kegiatan tambang batu bara itu sendiri belum dieksplorasi secara maksimal dan belum menghasilkan apa-apa, tetapi justru muncul isu adanya konflik antar petinggi NU terkait tambang, maka saya tegaskan ini tidak benar," katanya.

Kyai Mahali mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia meminta pihak yang menyebarkan kabar bohong untuk menghentikan penyebaran isu yang dapat menimbulkan kekeliruan dan merugikan PBNU.

Ia juga mengimbau warga NU agar selalu melakukan tabayyun atau klarifikasi terhadap setiap informasi yang beredar. Menurutnya, informasi resmi sebaiknya diperoleh melalui pengurus NU di masing-masing wilayah.

"Dalam Munas dan Konbes Alim Ulama NU se-Indonesia yang berlangsung di Ponpes Al Falah justru sedang dibahas regulasi internal NU terkait tata cara pengelolaan tambang tersebut," jelasnya.

Kyai Mahali mengaku prihatin dengan berkembangnya isu tersebut, sebab aturan internal NU mengenai pengelolaan tambang masih dalam tahap pembahasan. Ia berharap tidak ada lagi isu hoaks yang diarahkan untuk mencoreng nama baik NU sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.