
Kemenpar Genjot Investasi Pariwisata Luar Bali demi Pemerataan Destinasi Wisata

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata membuka peluang bagi para investor untuk berinvestasi bidang pariwisata di berbagai daerah potensial Indonesia selain Bali, dalam upaya pemerataan investasi pariwisata berkelanjutan.
“Indonesia bukan hanya Bali. Kita memiliki banyak destinasi unggulan dengan potensi pariwisata dan investasi yang sangat besar, yang masih menunggu untuk dikembangkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam Investor Roundtable 2026 yang berlangsung di Bali, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menpar secara aktif menyerap masukan dari investor, pemerintah daerah, asosiasi, serta pelaku usaha pariwisata mengenai berbagai tantangan di lapangan dan dukungan yang dibutuhkan untuk memperkuat iklim investasi sektor pariwisata. Masukan tersebut akan menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan investasi pariwisata yang lebih hijau, inklusif, kompetitif, dan merata di masa mendatang.
Baca juga: Simak lagi warta soal penanganan pariwisata Bali hingga film Women from Rote Island
Widiyanti menyampaikan bahwa Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara, dengan hampir 7 juta kunjungan di antaranya terkonsentrasi di Bali.
“Angka ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai destinasi pariwisata sekaligus tujuan investasi, dan Bali tetap menjadi jantung pertumbuhan pariwisata nasional,” ujar Menpar.
Di sisi lain, tingginya konsentrasi investasi di sejumlah kawasan Bali seperti Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud menunjukkan perlu strategi pemerataan investasi agar manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh berbagai daerah di Indonesia.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Regeneratif lainnya sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru yang diharapkan mampu memperluas distribusi manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
Upaya tersebut sejalan dengan perkembangan tren pariwisata global yang semakin menitikberatkan pada prinsip keberlanjutan, wellness tourism (wisata kebugaran), serta pengalaman wisata yang autentik dan bermakna.
Widiyanti juga menyampaikan rencana pengembangan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface (API) guna memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital mengantongi Perizinan Berusaha. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola ekosistem usaha pariwisata sektor akomodasi terutama di Bali.
Pelaksana tugas Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani mengatakan forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kebijakan, investor, serta pelaku usaha tersebut menjadi sarana memberi masukan untuk memetakan dinamika industri terkini, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha, sekaligus menggali peluang ekspansi investasi ke berbagai destinasi baru di Indonesia.
“Kami memandang masukan ini sangat berharga, tidak hanya untuk memperkuat ekosistem investasi pariwisata Bali, tetapi juga sebagai pembelajaran penting dalam pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas dan destinasi pariwisata regeneratif lainnya,” ucap Rizki.
Baca juga: GBCI nilai industri wisata Bali perlu diimbangi pelestarian alam dan budaya
Pemerintah fokus mengembangkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) sebagai pusat pertumbuhan baru dan tiga Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR) untuk pemulihan lingkungan serta ekonomi lokal.
Lokasi yang termasuk 10 DPP tersebut yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Likupang (Sulawesi Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Morotai (Maluku Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat Daya).
Sementara itu, lokasi tiga DPR ialah Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau.
Pewarta : Pamela Sakina
Editor:
Vienty Kumala
COPYRIGHT © ANTARA 2026

