Pekanbaru (ANTARA) - Gubernur Riau Syamsuar meminta pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar menambah lagi dana bantuan untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Riau.
"Semula per hektare dana bantuan Program PSR Riau Rp30 juta, (itu) dinilai masih kurang jika dalam kondisi sedang terjadi inflasi akibat kenaikan harga BBM," kata Syamsuar di Pekanbaru, Jumat, saat bertemu dengan Komisi XI DPR RI Achmad Hatari, di Pekanbaru, Jumat.
Selain inflasi, lanjut dia, saat ini juga terjadi kenaikan harga pupuk sehingga cukup menyusahkan petani yang akan melakukan peremajaan kelapa sawit di Riau.
"Pupuk juga naik, kalau bisa dana untuk PSR ini ditambah, kalau bisa lebih dari Rp30 juta," kata Gubernur Syamsuar.Program peremajaan sawit rakyat atau replanting merupakan kegiatan menanam tanaman baru untuk menggantikan tanaman yang sudah tua dan tidak produktif lagi. Dengan cara iniproduksi hasil tanaman tersebut masih akan berlanjut.
Jadimeskipun tanaman yang sudah tua kemudian mati, produksinya akan dilanjutkan lewat hasil dari tanaman yang masih muda. Contoh tanaman sawit yang sudah berusia 25 tahun ke atas biasanya sudah tidak sama produktif dibanding tanaman yang masih muda.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengatakan kunjungan mereka ke Provinsi Riau dalam upaya pengembangan industri kelapa sawit, dan mengatakan berbagai aspirasi Gubernur Riau dan masyarakat akan ditampung.
"Kami datang untuk mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah, asosiasi petani kelapa sawit, dan berbagai pihak lainnya. Semuanya akan dibawa ke pusat untuk menjadi pembahasan penting," kataAchmad.
Pada pertemuan tersebut hadir pula perwakilan dari BPDPKS, asosiasi petani kelapa sawit di Riau, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Riau.
