Pekanbaru (ANTARA) - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau melantik 26 Penyuluh KB berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), guna memperkuat lini lapangan mempercepat pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Riau menjadi 14 persen tahun 2024.
Sebanyak 26 penyuluh KB tersebut dilantik sebagai pegawai PPPK sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 18 Tahun 2020, tentang petunjuk teknis pengadaan PPPK di dalam pasal 31 mengatur bahwa setiap calon PPPK pada saat diangkat menjadi PPPK maka wajib dilantik dan diambil sumpahnya.
"Selamat atas dilantiknya 26 Penyuluh KB PPPK, dan berharap dengan adanya penambahan tenaga Penyuluh KB PPPK ini akan dapat memperkuat upaya percepatan pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Prov. Riau, menjadi 14 persen tahun 2024 dari kondisi prevalensi stunting Riau 22,3 persen itu," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si, di sela pelantikan pegawai PPPK itu di Pekanbaru, Rabu (24/8).
Ia mengatakan, amanat penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen sesuai dengan amanat Pepres No. 72 tahun 2021 dan Peraturan Kepala BKKBN No.12 tahun 2021, tentang RAN PASTI. Berdasarkan SSGI tahun 2021, Prevalensi Stunting Prov. Riau masih diangka 22,3 persen.
Karenanya keberadaan 26 PPPK itu, diharapkan bisa meningkatkan aktualisasi diri, prestasi kerja, dan menghindari berbagai bentuk penyimpangan yang bisa berdampak negatif terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja maupun organisasi.
"Saya juga menunggu inovasi-inovasi saudara dalam rangka menyukseskan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Riau," kata Mardalena.
Selain mendorong percepatan penurunan stunting, dia juga mengajak seluruh Penyuluh KB PPPK yang dilantik untuk ikut berkomitmen membangun Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, karena Penyuluh KB PPPK sudah merupakan bahagian dari Perwakilan BKKBN Prov. Riau.
"Mari kita pasang niat dan tekad membangun Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan BKKBN melalui 6 area perubahan, salah satu caranya adalah dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat atau keluarga, karena sasaran program BKKBN adalah keluarga," demikian Mardalena.
BKKBN Riau lantik 26 penyuluh KB berstatus PPPK percepat penurunan stunting
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau melantik 26 Penyuluh KB berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), guna memperkuat lini lapangan mempercepat penurunan prevalensi stunting di Riau. (Foto:Antara/HO-Humas BKKBN Riau.)
