Bengkalis posisi pertama realisasi APBD, ini rahasianya

id pemkab ,bengkalis,Mendagri,Bupati,kasmarni

Bengkalis posisi pertama realisasi APBD, ini rahasianya

Bupati Bengkalis Kasmarni bersama kepala daerah se-Riau saat kunjungan kerja Mendagri Tito Karnavian di tanah Bumi Lancang Kuning. (ANTARA/HO-Diskominfotik)

Bengkais (ANTARA) - Dari 415 Kabupaten yang ada di Indonesia, Kabupaten Bengkalis berhasil meraih posisi pertama dalam realisasi Pendapatan APBD 2021, dengan melampaui target sebesar 120,68 persen.

Sedangkan posisi kelima masih ditempati kabupaten asal Provinsi Riau yakni Siak sebesar 107,82 persen.

Hal itu disebutkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian, dalam rangka monitoring, evaluasi program, dan kegiatan strategis di Provinsi Riau bertempat di Balai Serindit Pekanbaru, Jumat (21/1).

"Kami akan siapkan penghargaan untuk daerah-daerah berprestasi dalam mengelola keuangan. Termasuk usulan untuk daerah-daerah yang mengelola keuangan dengan baik diberikan Dana Intensif Daerah (DID)," kata Tito.

Tito mengaku bangga karena tidak hanya Provinsi Riau yang dianggap baik dalam pengelolaan APBD tahun 2021, bahkan dua kabupaten di Bumi Lancang Kuning ini juga dianggap berprestasi dalam merealisasikan Pendapatan APBD tahun 2021.

Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni, menegaskan pencapaian prestasi Kabupaten Bengkalis dalam hal penyerapan pendapatan dalam APBD tahun 2021 merupakan kerja keras dari seluruh Perangkat Daerah.

Untuk itu, menurut mantan Staf Ahli Bupati ini, prestasi ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus meningkatkan kinerja pada tahun 2022.

“Alhamdulillah kita menduduki posisi pertama dalam realisasi Pendapatan APBD tahun 2021. Semoga di tahun 2022 dapat mempertahankan prestasi ini serta meningkatkan kinerja, melaksanakan kegiatan dan anggaran dengan baik untuk capaian target yang telah ditetapkan dalam RKPD,” ungkapnya.

Dalam realisasi Pendapatan APBD tahun 2021 lanjut Tito, Riau berada di posisi ke-4 setelah Provinsi Gorontalo 104,60 persen, Jawa Timur 103,97 persen, dan Jawa Barat 103,85 persen.