Lelang Proyek Di Bengkalis Diharapkan Bebas Demo
Bengkalis, (antarariau.com) - Kegiatan pelaksanaan lelang proyek baik fisik maupun meubelair di seluruh SKPD yang dilakukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis, Riau diharapkan tidak lagi berujung demontrasi seperti tahun lalu.
"Kita meminta kepada panitia lelang di ULP melalui kelompok-kelompok kerja (pokja) belajar dari pengalaman tahun 2012, dimana terjadi kisruh lelang yang berujung aksi demonstrasi rekanan lokal," kata Hidayat Tagor Nasution, Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Kamis.
Sejak awal April 2013, sejumlah SKPD di Pemkab Bengkalis sudah mulai melaksanakan kegiatan, melakukan pelelangan di ULP.
Diantaranya adalah kecamatan Pinggir, Bukitbatu, Badan Arsip dan Pustaka Daerah, Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Menurut Tagor, selama masa pelelangan, mulai dari memasukan penawaran, tahap evaluasi sampai penetapan pemenang harus transparan ke publik, tidak ada yang dirahasiakan oleh pokja-pokja di ULP.
Ia menyentil kinerja ULP tahun 2012 lalu yang dinilai gagal, karena diduga syarat dengan intervensi, diwarnai KKN serta kelalaian anggota pokja dalam melakukan evaluasi penawaran yang dimasukan rekanan.
"Untuk itu kita berharap agar semua personil di ULP berhati-hati. Dalam penatapan pemenang lelang harus betul-betul perusahaan yang memenuhi syarat, layak menang serta penawarannya logis,"ucapnya.
Tagor juga menambahkan supaya dalam pelaksanaan lelang tahun ini, ada keberpihakan terhadap rekanan lokal di kabupaten Bengkalis. Maksudnya, pihak ULP juga harus memperhatikan keberadaan kontraktor lokal, namun tidak serta merta memaksakan memenangkan rekanan lokal.
"Dalam menentukan pemenang lelang, rekanan lokal tidak bisa diabaikan. Mereka itu membayar pajak dan salah penggerak roda perekonomian di Bengkalis ini," tangasnya.
Keberpihakan kepada rekanan lokal menurutnya lagi, bukan dalam konteks melakukan KKN atau karena kedekatan.
"Tetapi harus tetap mengedepankan azas profesionalitas, kelayakan penawaran serta kemampuan perusahaan bersangkutan melaksanakan kegiatan sesuai dengan sub bidang yang dimiliki," ulasnya.
Seperti sebelumnya, tahun 2012 proses pelelangan umum kegiatan di pemkab Bengkalis diduga kuat terjadi kongkalikong antara panitia lelang dengan rekanan.
Sehingga yang kemudian berbuntut pada aksi demonstrasi berkepanjangan mulai kontraktor lokal hingga masyarakat.
"Pada tahun 2013 ini, diharapkan pelelangan proyek bisa berjalan lancar, transparan serta tidak mendepankan unsur KKN," katanya.
