Rapat paripurna dipimpin dan dibuka Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra didampingi Sekretaris Budhia Kasino, Wakil Ketua Nono Patria Pratama, Hardi Chandra, dan Andrizal. Perwakilan dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota legislatif kemudian menyampaikan hasil resesnya sesuai aspirasi masyarakat.
Untuk Dapil I disampaikan Karneng Dimara Lubis, Dapil II Mukhlizar, Dapil III Murkhas, dan Dapil IV disampaikan oleh Faizul. Turut hadir Plh Bupati Rohul Abdul Haris, para pimpinan Forkompinda, serta Kepala organisasi perangkat daerah setempat.
"Dalam pelaksanaan reses anggota DPRD pada masa sidang kedua ini merupakan hak anggota untuk menjumpai dan menyerap aspirasi konstituennya. Permintaan masyarakat hasil reses masih didominasi terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan di tengah pandemi COVID-19", kata Ketua DPRD Rohul Novliwanda.
Terealisasi atau tidaknya aspirasi masyarakat menurutnya akan disesuaikan terlebih dahulu dengan kemampuan keuangan daerah atau APBD. Selagi keuangan mampu, semua item hasil reses tentunya akan diperjuangkan yang beratut dengan program skala prioritas Pemkab.
"Seperti aspirasi masalah ekonomi, bagaimana dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Kedua infrastruktur, dampak ekonomi akibat pandemi itu juga berefek ke APBD kita, sehingga pembangunan infrastruktur terkendala. Terakhir aspirasi kesehatan, masyarakat yang terpapar jumlahnya hingga hari ini juga cukup mengkhawatirkan," ujar Wanda.
DPRD dan Pemkab Rohul juga diklaimnya telah melakukan refocusing anggaran 35-40 persen untuk penanganan COVID-19, sehingga aspirasi yang diserap melalui reses juga terdampak daripada kebijakan yang diperintahkan oleh pusat terhadap program pembangunan daerah.
Sementara, Pelaksana harian (Plh) Bupati Rohul Abdul Haris, mengaku aspirasi masyarakat yang disampaikan anggota DPRD melalui paripurna sebelumnya sudah tertuang dalam Musrenbang tingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten.
Dalam dua tahun terakhir 2020-2021 yang masih dalam kondisi pandemi, Pemkab dinilai sangat membutuhkan energi dan pembiayaan yang dikonsentrasikan untuk penanggulangan COVID, sehingga apa yang menjadi aspirasi minim untuk direalisasikan, namun akan tetap diupayakan dan dimaksimalkan lewat tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP).
Pemkab juga terangnya sudah memiliki konsep agar TJSP bisa mengakomodir sebagian usulan yang masuk di Musrenbang. Tim TJSP yang sudah dibentuk diharapkannya bisa memaksimalkan CSR perusahaan untuk pemberdayaan pembangunan.
Selain itu, seluruh pembangunan juga akan dimaksimalkan melalui APBN, kemudian diusulkan ke APBD provinsi, dan sebagian kewenangannya di desa. Pemkab Rohul juga punya konsep dan solusi strategis dari harapan masyarakat dengan mencoba merealisasikannya dari program TJSP.
"Kita sudah punya konsep mulai tahun ini untuk TJSP untuk mengakomodir dari usulan yang masuk di Musrenbang. Hasil reses di 4 Dapil, pokok prioritasnya masih terkait masalah ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, namun karena APBD terbatas Pemkab akan maksimalkan CSR perusahaan untuk realisasikan seluruh aspirasi masyarakat," demikian Abdul Haris.
