KLHS untuk pembangunan daerah, Sekda Meranti himpun isu strategis

Selatpanjang (ANTARA) - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sangat perlu diimplementasikan dalam prinsip pembangunan daerah. Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Dr Kamsol menghimpun semua isu strategis pemangku kepentingan.

"Konsultasi ini untuk penajaman dan penyamaan persepsi dalam rangka menghasilkan rumusan isu strategis di Meranti, sehingga rencana pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tidak meninggalkan aspek lingkungan hidup," ujarnya dalam Konsultasi Publik II KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kepulauan Meranti 2021-2026, Senin (23/11).

KLHS tersebut akan memuat visi misi, tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan meranti (IPM) dalam 5 tahun ke depan yang lebih fokus dan menyentuh kepentingan masyarakat. Apalagi sejauh ini, Sekda menilai pelaksanaan RPJMD Meranti sebelumnya telah berhasil menekan angka kemiskinan Meranti yang awalnya 43 persen menjadi 27 persen.

"Melalui KLHSini diharapkan dapat dirumuskan strategi pembangunan yang jitu agar pemerintah daerah yang didukung oleh instansi terkait dan masyarakat, sehingga cita-cita pembangunan yang diinginkan bersama dapat diwujudkan," katanya.

Tak hanya itu, menurutnya keberhasilan itu ditunjang oleh program pembangunan Meranti yang tepat sasaran dan menyentuh pada kepentingan masyarakat. Dimana program yang dicetus difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan aksebilitas.

"Kita sangat menyadari angka kemiskinan sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesehatan dan aksebilitas dan kondisi daerah. Artinya dengan baiknya ketiga faktor ini akan mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Plt Kepala Bappeda Kepulauan Meranti Rizki Hidayat menyebutkan kegiatan KLHS dilakukan untuk menganalisis secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam pembangunan daerah.

"Tujuannya untuk menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi dalam proses pembangunan daerah. Sementara penyusunan kebijakan rencana RPJMD Meranti tahun 2021-2026 bisa lebih terarah dengan baik," ujar Rizki menambahkan.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Meranti juga menghimpun masukan dari akademis khususnya dari Pusat Kajian Lingkungan Hidup Universitas Riau yang dipaparkan oleh Dr Suwondo.

Dr Suwondo sangat mengapresiasi keberhasilan Pemkab Meranti dalam menjalankan program pembangunannya yang dinilai pro rakyat. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan menekan angka kemiskinan yang sebelumnya sangat tinggi melalui pelaksanaan program pembangunan yang strategis dan tepat sasaran.

"Kita melihat angka kemiskinan Meranti masih cukup tinggi tapi pertumbuhan ekonominya sangat positif. Berbeda dari daerah lainnya seperti Bengkalis dan Siak yang kaya, namun memiliki ketergantungan yang besar terhadap DBH Migas, artinya konsep pembangunan yang dijalankan Pemkab Meranti dinilai sudah menyentuh kepentingan masyarakat yang secara otomatis ikut mendorong pertumbuhan ekonominya," jelas Suwondo.

Selain itu pakar kajian lingkungan Universitas Riau itu juga berharap kabupaten termuda di Riau itu bisa survive (bertahan) di tengah pandemi COVID-19 ini. Salah satunya pembinaan sektor usaha kecil menengah mikro (UMKM), pertanian, dan perkebunan harus bisa lebih difokuskan.

"Hasil dari analisa sektor UMKM dan pertanian sangat kebal terhadap pengaruh COVID-19, dan strategi ini dapat menjadi pilihan program pembangunan dalam 5 tahun ke depan," ungkapnya.

Di samping itu Suwondo menyarankan agar program pembangunan daerah terus disinergikan dengan program pemerintah pusat dan provinsi yang sudah terintegrasi.