Jakarta (ANTARA) - Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai realisasi belanja Pemerintah Pusat hingga 31 Agustus 2020 prioritasnya untuk belanja sosial mencapai Rp139,1 triliun atau 81,5 persen dari pagu anggaran Rp170,7 triliun sesuai Perpres 72/2020.
“Produktivitas itu harus benar-benar ditingkatkan karena bisa mendongkrak ekonomi atau bisa membatasi penurunan ekonomi yang bisa mengungkit daya beli dan optimisme pelaku usaha,” katanya dihubungi di Jakarta, Senin.
Baca juga: Gubernur BI Perry Warjiyo dorong belanja APBN dan APBD sasar produksi UMKM
Pertumbuhan belanja bantuan sosial itu juga paling tinggi hampir 77 persen dibandingkan tahun lalu dan tumbuh positif dibandingkan komponen belanja di kementerian/lembaga lain seperti belanja pegawai, barang dan modal yang mengalami kontraksi.
Belanja bansos itu, kata dia, diharapkan menolong 40 persen masyarakat ekonomi bawah dan menengah.
Namun, lanjut dia, 20 persen masyarakat dengan ekonomi kelas atas juga tidak bisa dianggap sepele karena mereka kontribusi mendorong konsumsi mencapai 40 persen.
Untuk itu, ia mendorong belanja prioritas lainnya yakni belanja kesehatan yang memberikan jaminan kepada masyarakat dengan ekonomi kelas atas itu untuk mendorong konsumsi.
Ia berharap alokasi anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) digenjot karena dari pagu anggaran Rp695,2 triliun, baru terealisasi hingga 16 September 2020 mencapai 36,6 persen atau sekitar Rp254 triliun.
Khusus anggaran kesehatan dalam PC-PEN itu, baru terealisasi Rp18,45 triliun atau sekitar 21,1 persen dari pagu anggaran Rp87,55 triliun.
Sementara itu, untuk alokasi perlindungan sosial, dari Rp203,9 triliun sudah terealisasi Rp134,45 triliun atau 60,6 persen.
Pemerintah juga berencana akan menambah alokasi pagu anggaran ini hingga Rp242 triliun hingga akhir tahun 2020 dengan melakukan realokasi program yang penyerapannya dinilai kurang lambat.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyebutkan peningkatan realisasi belanja bantuan sosial itu dipengaruhi kebijakan penyaluran bansos kepada masyarakat dampak COVID-19 melalui program keluarga harapan (PKH).
Selain itu, program kartu sembako, paket sembako Jabodetabek, bansos tunai di luar Jabodetabek, bantuan sosial tunai bagi penerima kartu sembako non PKH.
Selanjutnya, peningkatan realisasi bansos juga ditopang oleh bantuan premi iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang tumbuh 36,8 persen di Kementerian Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah mencapai 68,6 persen.
Baca juga: Belanja negara 2021 naik, Sri Mulyani sebut ada kenaikan subsidi energi
Baca juga: Ketua MPR dorong pemerintah perbaiki serapan anggaran belanja untuk cegah resesi
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Berita Lainnya
Mendag Zulkifli Hasan imbau masyarakat tak khawatir nilai rupiah karena devisa kuat
25 April 2024 15:20 WIB
Sejuta warga Jalur Gaza telah kehilangan tempat tinggal dalam 200 hari konflik
25 April 2024 15:11 WIB
Kapolri dukung penuh Kementan dalam wujudkan ketahanan pangan
25 April 2024 15:04 WIB
Kanwil Kemenkumham Riau bersama BSK gelar FGD Kompleksitas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
25 April 2024 14:58 WIB
Melihat upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Nelayan di Papua
25 April 2024 14:22 WIB
Liga Arab desak Dewan Keamanan PBB adopsi resolusi gencatan senjata di Gaza
25 April 2024 14:03 WIB
Elaine Widjaja tampil mendominasi pada kejuaraan golf internasional di Sumut
25 April 2024 13:40 WIB
Menhan AS Lloyd J. Austin bahas modernisasi militer hingga ucap selamat ke Prabowo
25 April 2024 13:20 WIB