Pekanbaru (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Universitas Riau (Unri), Dahlan Tampubolon, menilai penerapan program pembayaran nontunai di Provinsi Riau berjalan dengan lambat karena belum terintegrasi dengan baik antarpemangku kebijakan, mulai dari pemerintah daerah, perbankan hingga pelaku usaha.
"Selama ini kesannya Bank Indonesia di Provinsi Riau masih bekerja sendiri," kata Dahlan di Pekanbaru, Senin.
Ia menyontohkan pemberlakuan uang nontunai dengan kartu e-money di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Setelah program ini diberlakukan sejak 1 Februari lalu, lanjutnya, masih sering terjadi kemacetan panjang di pintu keluar karena banyak warga belum mengetahui kebijakan itu.
Dahlan mengatakan seharusnya saat pemberlakuan nontunai di Bandara Pekanbaru, sudah ditopang oleh infrastruktur yang memadai untuk memudahkan orang membeli kartu di ritel modern. Sosialisasi juga masih sangat minim, sehingga orang banyak yang membeli hanya di bandara saja.
"Untuk buat infrastruktur ini memang tergantung niat," kata Dahlan menilai belum ada keseriusan pemangku kebijakan di Riau.
Ia menilai penjualan kartu e-money di nontunai yang dilakukan di pintu keluar Bandara Pekanbaru sebenarnya tidak tepat, karena hanya membuat kemacetan.
"Hak warga negara menggunakan uang tunai dan infrastruktur bandara, tidak ada yang boleh melarang, tapi perlahan akan dikurangi fasilitas tunainya," kata Dahlan.
Menurut dia, warga di luar Kota Pekanbaru masih belum mendapat informasi tentang penerapan kebijakan pembayaran nontunai. Kalaupun ada yang tahu, lanjutnya, masih cenderung enggan menggunakan karena hanya untuk sekali pakai, sedangkan di daerah selain Pekanbaru masih susah untuk menggunakan kartu e-money.
"Seandainya sudah terintegrasi dengan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret, pasti bisa dipakai belanja juga," katanya.
Warga di luar Kota Pekanbaru juga masih banyak mengeluhkan pengisian ulang atau (top up) kartu.
"Pemanfatan nontunai ini juga perlu diperluas fungsinya tidak hanya membayar parkir akan tetapi bisa digunakan untuk pembayaran lainnya semisal bus Trans Metro, parkir di mall dan belanja serta sebagainya," katanya.
Sementara itu, Kepala Divisi Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah (SP PUR) Layanan Administrasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Asral Mashuri, mengingatkan masyarakat agar menyiapkan uang elektronik untuk membayar parkir jika pergi ke Bandara Pekanbaru.
"Jangan sampai tidak bisa keluar bandara karena gerbang parkir hanya bisa terbuka dengan uang elektronik," ujar Asral kepada wartawan di Pekanbaru.
Asral menjelaskan, masyarakat dapat memilih berbagai jenis uang elektronik. Seperti flazz dari BCA, emoney dari Bank Mandiri dan Bank Riau Kepri, tapcash dari BNI dan brizzi dari BRI.
"Siapkan uang elektronik dari sekarang, yang bisa didapatkan di counter atau loket bank dimana saja yang terdekat," katanya.
Asral menjelaskan elektronifikasi ini merupakan upaya untuk merubah metode pembayaran dari tunai ke non tunai. Hal ini dilakukan guna menciptakan cashless society. Ia menuturkan, pembayaran non tunai untuk biaya parkir ini dapat mengurangi peredaran uang pecahan kecil.
Menurutnya lagi, sumber daya atau biaya untuk mencetak uang mulai dari perencanaan, pengadaan bahan, pencetakan, distribusi hingga pengolahan memerlukan biaya yang tidak sedikit. "Dengan pembayaran non tunai ini juga akan menghemat waktu," katanya.
Baca juga: Bandara SSK II Pekanbaru akan berlakukan uang elektronik bayar parkir per 1 Februari
Baca juga: Mulai Januari 2018, Kemenag Riau Terapkan Pembayaran "E-Money" Dalam Transaksi
Pengamat nilai penerapan uang elektronik di Riau lambat karena belum terintegrasi
Seorang pegawai menunjukkan model layanan uang elektronik (E-Money) berbentuk kartu dan gelang tangan dari Bank Mandiri, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau, di Pekanbaru, Selasa (1/7). Bank Indonesia terus mendorong penggunaan e-money sebagai pengganti uang tunai untuk lebih mudah mengontrol peredaran uang kartal dan meminimalisir kejahatan pemalsuan uang rupiah. (ANTARA FOTO/FB Anggoro)
