Jakarta (ANTARA) - Pengunduran diri Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev disebut tidak akan memengaruhi hubungan negara itu dengan Indonesia.
"Saya tidak melihat akan adanya suatu perubahan baik dari sisi kebijakan maupun hubungan dengan Indonesia karena presidennya masih sama,” kata Duta Besar RI untuk Federasi Rusia Wahid Supriyadi dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.
Baca juga: China, Rusia ikut bereaksi atas pembunuhan Soleimani oleh AS
Selama ini, kata Wahid, hubungan antara Rusia dan Indonesia yang telah terjalin selama 70 tahun cukup baik. Tidak hanya di bidang politik, kerja sama kedua negara di bidang ekonomi juga terus berkembang.
Bahkan, pada 2019 Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) perdagangan bebas (FTA) dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), di mana Rusia menjadi salah satu anggotanya.
Jika disepakati, FTA antara Indonesia dan EAEU akan memperkuat perdagangan kedua negara melalui penurunan tarif, dan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai mitra dagang blok ekonomi tersebut.
"Kita baru tahap awal (pembahasan FTA). Semoga dengan FTA ini produk kita akan lebih kompetitif, karena sekarang kita agak sulit berkompetisi dengan Vietnam yang tarifnya sudah 0 persen sementara kita masih 15-20 persen," ujar Wahid.
Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengumumkan bahwa pemerintah negara tersebut akan mengundurkan diri.
Ketika berbicara kepada Presiden Vladimir Putin di Moskow pada Rabu (15/1), Medvedev mengatakan bahwa pidato Putin di hadapan Majelis Federal sehari sebelumnya menggarisbawahi sejumlah “perubahan mendasar” terhadap Konstitusi Rusia.
Perubahan itu akan meningkatkan peran dan arti penting parlemen Rusia dan partai-partai di parlemen, juga independensi dan tanggung jawab perdana menteri serta seluruh anggota kabinet.
Bagian pers Kremlin lantas mengumumkan bahwa Putin telah mengajukan Kepala Layanan Pajak Federal Rusia Mikhail Mishustin untuk dipertimbangkan oleh Duma Negara, atau majelis rendah parlemen Rusia, sebagai perdana menteri yang baru.
"Putin sudah mengajukan nama calon perdana menteri ke parlemen, biasanya tidak lama setelah itu akan disetujui lalu dibentuk kabinet yang baru. Tetapi sebelum kabinet baru terbentuk, kabinet yang lama masih menjalankan tugas di pemerintahan," kata Dubes Wahid.
Baca juga: Beli S-400 buatan Rusia, AS keluarkan Turki dari program pesawat tempur F-35
Baca juga: Langgar wilayah udara, Korsel lepaskan ratusan tembakan peringatan ke pesawat militer Rusia
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Berita Lainnya
Dyah Roro Esti sebut kesenjangan teknologi di masyarakat perlu diminimalkan
24 April 2024 17:03 WIB
Hizbullah Lebanon serang kota Margaliot, Israel, balas serangan ke wilayahnya
24 April 2024 16:49 WIB
Wapres Ma'ruf Amin prihatin Palestina gagal jadi anggota penuh PBB
24 April 2024 16:16 WIB
Proyek restorasi lahan basah di China timur terpilih jadi proyek percontohan PBB
24 April 2024 16:04 WIB
Mahfud Md ucapkan selamat ke Prabowo dan Gibran atas penetapan KPU
24 April 2024 15:33 WIB
Bank Saqu catat jumlah nasabah perseroan capai 500 ribu per April 2024
24 April 2024 15:14 WIB
KPU RI tetapkan Prabowo-Gibran jadi presiden-wapres terpilih Pilpres 2024
24 April 2024 15:05 WIB
AHY: Kompetisi Pilpres 2024 telah berakhir dan kini saatnya rekonsiliasi
24 April 2024 14:50 WIB