Jakarta (ANTARA) - Twitter Inc memutuskan melarang iklan politik di platform mikroblog tersebut mulai November dan berlaku secara global.
"Kami memutuskan untuk menghentikan semua iklan politik di Twitter secara global," kata CEO Twitter Jack Dorsey dalam sebuah cuitan, yang kini sudah dihapus, dikutip dari Reuters, Kamis.
Baca juga: Twitter alami gangguan secara global di seluruh dunia
Dorsey beralasan pesan politik sewajarnya diperoleh, bukan dibeli.
Twitter belum berkomentar mengenai kabar iklan politik ini.
Dorsey menilai iklan berbayar terkesan memaksakan "pesan politik ke orang-orang" yang dapat berakibat pada "risiko penting terhadap politik, yaitu dapat digunakan untuk mempengaruhi pemungutan suara dan akan berakibat pada kehidupan jutaan orang".
Twitter menilai iklan politik akan berseberangan dengan usaha mereka untuk memerangi informasi yang menyesatkan.
"Jika seseorang membayar kami untuk menargetkan dan memaksa orang untuk melihat iklan politik mereka, artinya, mereka bisa mengatakan apa pun yang mereka mau".
Kebijakan yang diambil Twitter bertolak belakang dengan Facebook yang justru tidak ingin menghalangi iklan politik di jejaring sosial tersebut.
Baca juga: Twitter Inc punya regulasi baru untuk cuitan politikus
Baca juga: Begini Cara Menggunakan Twitter Bagi Para Tunanetra
Pewarta : Natisha Andarningtyas
Berita Lainnya
Dyah Roro Esti sebut kesenjangan teknologi di masyarakat perlu diminimalkan
24 April 2024 17:03 WIB
Hizbullah Lebanon serang kota Margaliot, Israel, balas serangan ke wilayahnya
24 April 2024 16:49 WIB
Wapres Ma'ruf Amin prihatin Palestina gagal jadi anggota penuh PBB
24 April 2024 16:16 WIB
Proyek restorasi lahan basah di China timur terpilih jadi proyek percontohan PBB
24 April 2024 16:04 WIB
Mahfud Md ucapkan selamat ke Prabowo dan Gibran atas penetapan KPU
24 April 2024 15:33 WIB
Bank Saqu catat jumlah nasabah perseroan capai 500 ribu per April 2024
24 April 2024 15:14 WIB
KPU RI tetapkan Prabowo-Gibran jadi presiden-wapres terpilih Pilpres 2024
24 April 2024 15:05 WIB
AHY: Kompetisi Pilpres 2024 telah berakhir dan kini saatnya rekonsiliasi
24 April 2024 14:50 WIB