BKKBN: BKKBN Perwakilan Riau peroleh DAK tahun 2020 sebesar Rp54 miliar

Pekanbaru (ANTARA) - Kepala Biro Perencanaan BKKBN Pusat Ir Siti Fatonah MPH, menyebutkan BBKBN Kantor Perwakilan Provinsi Riau memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 sebesar Rp54 miliar.

"Besaran DAK itu artinya untuk 12 kabupaten dan kota rata-rata Rp6 miliar per kabupaten dan kota dalam membiayai kegiatan BKKBPK," kata Kepala Biro Perencanaan BKKBN Pusat Ir Siti Fatonah MPH, di Pekanbaru, Kamis.

Ia mengatakan itu di sela workshop peningkatan kinerja perencanaan dan pelaporan persediaan alat kontrasepsi bagi pengelola alkon se-Provinsi Riau dan fasilitasi sinkronisasi perencanaan program KKBPK dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub bidang KB Tk. Provinsi Riau tahun 2020, 93 peserta terdiri atas Kepala OPD KB, Kepala Bappeda, Kasubdit Alkon serta peluncuran pencatatan dan pelaporan persediaan alkon secara on line.

Menurut Siti Fatonah perolehan alokasi anggarna tersebut penggunaannya tentu pada besar tidaknya luas suatu daerah sedangkan untuk penggarapannya itu sudah lebih dari cukup. Itu baru DAK belum lagi dari APBD murni tentu kawan-kawan kabupaten dan kota dari Dinas masing-masing pasti mereka juga mengirimkan anggaran juga untuk melengkapinya anggaran yang berasal DAK itu.

Ia mengatakan, jika dilihat evaluasi hingga siang ini bagaimana kemampuan kawan-kawan kabupaten dan kota dalam merealisasikan anggaran terutama transfer ke daerah, belum selesai saya lakukan akan tetapi dalam gambaran secara umum masih dibawah 50 persen.

"Itu sebetulnya kesempatan itu harusnya dipacu dan bisa dipacu lagi, artinya pemerintah sudah sediakan anggarannya tetapi dalam pemanfaatannya dan dalam pelaksanaannya belum mampu diserap secara keseluruhan," katanya.

Sedangkan mencermati potret capaian kinerja KKBPK itu, khusus Riau ia menyebutkan, ada beberapa capaianya yang berada pada angka merah, dan merahnya cukup mengejutkan, kadang merahnya tidak tangung-tanggung, antara lain pemakaian kontrasepsi modern, unmet need KB yang seharusnya pemakaian alat kontrasepsinya meningkat tapi ternyata malah turun.

Begitu juga dengan TFR, yang seharusnya turun malah naik, akan tetapi pada beberapa program pendidikan generasi muda terutama program Genre cukup berhasil ditandi ASFR Riau terendah di seluruh Indonesia.

"Ke depan trik apa yang harus dilakukan tentunya Riau harus punya effek yang berbeda, tentu Riau juga harus punya pola dari 12 kab dan kota dan pasti secara kewilayahan pasti punya karekteristik yang berbeda-beda pula, oleh karrna itu nanti untuk menugaskan Kaper BKKBN Provinsi Riau untuk duduk bersama, dan melihat detil lagi persoalan per kabupaten kota itu," katanya.

Selain itu, katanya, mana daerah-daerah yang menyumbang angka untuk tingkat provinsinya itu menjadi tidak baik, atau yang tidak bisa mencapai target yang sdh ditetapkan dan ini juga sudah berbeda ada munkin satu daerah baik disisi pelayanan untuk kontrasepsi tetapi untuk program remajanya belum baik, atau sebaliknya.

Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau Agus Putro Proklamasi mengatakan seluruh pencapaian yang kurang itu merupakan wajah Riau akan tetapi ada 4 daerah yang benar-benar terkait kondisionalnya. Akibat partisipasi wilayah juga kurang nyaris tidak memberikan dukungan dan pemkab serta pemkot juga sama, yang tentunya pada tahun 2020 diharapkan memberikan dukungan maksimal.

"Bagi daerah yang tidak berjalan kami akan turun melaksanakan, tentunya sesuai kemampuan tidak bisa setiap hari berada di wilayah itu sehingga kami perlu mengajak mereka untuk bisa bergerak sebagaimana untuk wilayah merah itu, juga termasuk daerah terisolasi, dan terluar," katanya.

Khusus untuk Rokan Hilir perlu melakukan berbagai inovasi karena wilayahnya yang sangat luas, juga di Inhil namun demikian itu sebuah tantangan dan dirinya akan siap turun lapangan.